KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBUAT PUTUSAN YANG BERSIFAT MENGATUR (POSITIVE LEGISLATURE) (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO. 123/PUU-XIII/2015, TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016)

Berdasarkan penulisan skripsi ini penulis mengangkat permasalahan adalah, Bagaimanakah penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat mengatur (Positive legislature), Bagaimanakah pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.123/PUU-XIII/2015 tentang frasa segera dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP, adapun tujuan uraian pokok permasalahan tersebut diatas, penulis akan mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut, Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara pengujian Undang � Undang terhadap Undang � Undang Dasar Negara Tahun 1945, Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan (Ratio Decidendi) dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.123/PUU-XIII/2015 tentang frasa segera dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP yang dapat menjadi acuan atau tolak ukur untuk menjaga konsistensi putusan � putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berbasis pada norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam Putusan-putusan Pengadilan, penelitian yang bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data yang seteliti mungkin dengan memberikan uraian tentang obyek penelitian, yang dimaksud adalah untuk memberikan uraian tentang Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur (positive legislature), Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku dan literature-literatur.

1.  UEU-Undergraduate-13123-Cover.Image.Marked.pdf - 375 KB
2.  UEU-Undergraduate-13123-Pengesahan.Image.Marked.pdf - 498 KB
3.  UEU-Undergraduate-13123-Persetujuan.Image.Marked.pdf - 441 KB
4.  UEU-Undergraduate-13123-Pernyataan.Image.Marked.pdf - 432 KB
5.  UEU-Undergraduate-13123-Publikasi.Image.Marked.pdf - 471 KB
6.  UEU-Undergraduate-13123-Abstrak.Image.Marked.pdf - 481 KB
7.  UEU-Undergraduate-13123-Kata Pengantar.Image.Marked.pdf - 619 KB
8.  UEU-Undergraduate-13123-Daftar Isi.Image.Marked.pdf - 559 KB
9.  UEU-Undergraduate-13123-Daftar Pustaka..Image.Marked - 1.pdf - 292 KB
10.  UEU-Undergraduate-13123-Lampiran.Image.Marked.pdf - 821 KB
11.  UEU-Undergraduate-13123-Bab1.Image.Marked.pdf - 524 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ