KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSUL NON-KOMPETISI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2015/PN.CLP)

Klausul non-kompetisi merupakan klausul yang mengatur bahwa tenaga kerja setuju untuk mengikatkan dirinya agar tidak bekerja di perusahaan pesaing, baik bekerja dengan profesi yang sama atau berbeda, atau membuka usaha yang bergerak pada bidang yang sama. Namun pada prakteknya klausul ini telah membatasi hak seseorang untuk memilih pekerjaan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan secara hukum pengggunaan klausul non-kompetisi (non-competition clause) yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan dan apakah Pengadilan Hubungan Industrial sudah tepat dalam menyelesaikan perkara klausul non-kompetisi (non-competition clause). Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian yang penulis kaji menujukan bahwa, surat peryataan hanya sebatas memenuhi unsur formil (pembuatannya), tetapi unsur materiil (isi) tidak terpenuhi, karena jika pembuat surat pernyataan tidak mengakui kebenaran surat tersebut baik secara formil maupun materil, maka surat pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak punya nilai pembuktian. Maka dari itu surat pernyataan dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Clp tidak memiliki keabsahan secara hukum dan jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak, oleh karena itu forum yang tepat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah Pengadilan Hubungan Industrial

1.  UEU-Undergraduate-17515-cover.Image.Marked.pdf - 251 KB
2.  UEU-Undergraduate-17515-pengesahan.Image.Marked.pdf - 307 KB
3.  UEU-Undergraduate-17515-publikasi.Image.Marked.pdf - 351 KB
4.  UEU-Undergraduate-17515-persetujuan.Image.Marked.pdf - 291 KB
5.  UEU-Undergraduate-17515-pernyataan.Image.Marked.pdf - 309 KB
6.  UEU-Undergraduate-17515-abstrak.Image.Marked.pdf - 262 KB
7.  UEU-Undergraduate-17515-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 328 KB
8.  UEU-Undergraduate-17515-daftar isi.Image.Marked.pdf - 270 KB
9.  UEU-Undergraduate-17515-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 400 KB
10.  UEU-Undergraduate-17515-bab1.Image.Marked.pdf - 426 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN