LEGAL ANALYSIS IN AIRLINES BUSINESS OVER MIDDLE OF COVID-19 PANDEMIC AT INDONESIA

Aviation is an inseparable part of every country s transportation which has dropped dramatically in the wake of the COVID 19 pandemic. Private airlines in Indonesia can continue to operate during the pandemic with passenger numbers are limited by the government about 40% -70%. As the result, high expenses in the cost and declining revenues. Consequently, in a reduction of employee�s number and a reduction employee�s salaries in the salaries who were still in the private aviation sector. Through PERPU No. 1 of 2020, the government provides financial assistance to help the private companies through Bank Indonesia. However, with the help of this regulation, a legal vacuum is created in its implementation in the aviation world to make facing the pandemic in Indonesia. In this situation, aid funds can be misused and misused. In order to avoid further consequences, regarding to the death of private airlines in Indonesia that affecting to all Indonesians people, it is necessary to bring more government attention as a form of solidarity with others. Stakeholders and Indonesian compatriots through a strategic sector policy and to create its implementation. In this case, the central government and the Directorate General of Civil Aviation can learn from other countries by proposing policies such as injection of funds with emphasis on the requirements of continuity of workers employment contracts, in negotiating payment for aviation fuel, obtaining tax breaks and incentives for lower tariffs for airport services and other policies in the operational sector to encourage the expansion of aviation activities in Indonesia for survive and alive.

1.  UEU-Journal-22407-11_2018.pdf - 440 KB

1. LEGAL ANALYSIS IN AIRLINES BUSINESS OVER MIDDLE OF COVID-19 PANDEMIC AT INDONESIA
   http://www.kemalapublisher.com/index.php/JoMA/article/view/602

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN