PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI DALAM HUBUNGAN DINAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.453 K/PDT-SUS-HKI/2013)

Penanaman modal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia oleh sebab itu pemerintah berupaya dengan sebaik-baiknya untuk menarik minat para investor agar menanamkan modalnya di Indonesia. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah karena kebijakan ekonomi Indonesia yang tidak konsisten dan lemahnya kepastian hukum. Lemahnya kepastian dan perlindungan hukum dibidang HKI disebabkan oleh kondisi masyarakat Indonesia yang masih kurang dapat memahami sistem perlindungan HKI, khususnya mengenai Desain Industri. Faktor lainnya yakni karena penegakan hukum dalam pelaksanaan dalam perlindungan hukum terhadap pemegang Desain Industri mengalami hambatan- hambatan antara lain dengan adanya keterbatasan informasi kepada masyarakat tentang adanya permohonan pendaftaran Desain Industri dan keterbatasan kemampuan baik dari segi informasi maupun Sumber Daya Manusia, baik dari pemeriksa Desain Industri (Dirjen HKI) maupun aparat penegak hukum. Untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka Indonesia sebagai anggota WTO telah meratifikasi persetujuan mengenai TRIP�s yang secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan HKI. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder berupa: buku-buku, artikel-artikel baik dari surat kabar atau media cetak maupun media elektronik, Undang-undang Desain Industri, serta Undang-undang lain dan Peraturan Pemerintah Putusan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang Desain Industri. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang Desain Industri dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan UUDI No. 31 Tahun 2000, meningkatkan kemampuan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum dalam memahami perlindungan HKI khususnya Desain Industri, pemanfaatan teknologi informasi tentang Desain Industri, pembatalan terhadap pendaftaran Desain Industri atas dasar itikad tidak baik oleh Direktorat Jenderal HKI, penolakan perpanjangan perlindungan hukum terhadap Desain Industri yang telah didaftarkan secara tanpa hak dengan itikad tidak baik.

1.  UEU-Undergraduate-7875-COVER.pdf - 98 KB
2.  UEU-Undergraduate-7875-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 321 KB
3.  UEU-Undergraduate-7875-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 284 KB
4.  UEU-Undergraduate-7875-PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf - 293 KB
5.  UEU-Undergraduate-7875-ABSTRAK.pdf - 70 KB
6.  UEU-Undergraduate-7875-KATA PENGANTAR.pdf - 137 KB
7.  UEU-Undergraduate-7875-DAFTAR ISI.pdf - 314 KB
8.  UEU-Undergraduate-7875-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 11 KB
9.  UEU-Undergraduate-7875-LAMPIRAN.pdf - 601 KB
10.  UEU-Undergraduate-7875-BABI.pdf - 225 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ