PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MENGIRIMKAN KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI (ANALISA TERHADAP PUTUSAN NO. 83 PK /PID.SUS/2019)

Penelitian ini membahas tentang konsep keadilan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Peninjauan Kembali (PK) pada kasus Baiq Nuril Makmun. Persidangan di Pengadilan Negeri Mataram hakim memutus bebas, namun pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, Baiq Nuril diputus bersalah dan Kuasa Hukum Baiq Nuril Makmun mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi, tapi Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali. Dasar pertimbangan Hakim pada tingkat pertama dan kasasi berbeda. Di Tingkat Pertama hakim memutus bebas karena tidak tebukti melanggar unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE berdasarkan fakta dipersidangan dan kronologi kasus. Pada tingkat Kasasi kasus ini dinyatakan telah di penuhinya unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (1) UndangUndang ITE, namun aspek sosiologis yang menjadi penyebab terjadinya kasus tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada fakta persidangan di Tingkat Pertama luput dari pertimbangan Hakim Agung sehingga putusan Mahkamah Agung dirasa tidak memiliki rasa keadilan karena hakim tidak mencermati dan mendalami apa yang menjadi fakta persidangan. Untuk mendapatkan kepastian hukum didalam suatu putusan maka hakim tidak hanya terpaku pada pasal-pasalnya yang di dakwakan saja tetapi juga mempertimbangkan pada aspek sosiologis dimulai dari niat dan motif pelaku sehingga terjadinya perbuatan tersebut dan juga melihat fakta persidangan dan keterangan saksi ahli, untuk dapat menentukan terpenuhi tidaknya unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Didalam skripsi ini membahas tentang kepastian hukum seorang wanita yang dilecehkan oleh atasannya sehingga wanita tersebut merekam percakapan dengan atasannya dengan maksud membela diri dan rumah tangganya agar tidak dianggap selingkuh namun didalam persidangan wanita itu dianggap salah dimata hukum.

1.  UEU-Undergraduate-17399-cover.Image.Marked.pdf - 159 KB
2.  UEU-Undergraduate-17399-pengesahan.Image.Marked.pdf - 208 KB
3.  UEU-Undergraduate-17399-pernyataan.Image.Marked.pdf - 196 KB
4.  UEU-Undergraduate-17399-persetujuan.Image.Marked.pdf - 191 KB
5.  UEU-Undergraduate-17399-publikasi.Image.Marked.pdf - 483 KB
6.  UEU-Undergraduate-17399-abstrak.Image.Marked.pdf - 236 KB
7.  UEU-Undergraduate-17399-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 240 KB
8.  UEU-Undergraduate-17399-daftar isi.Image.Marked.pdf - 241 KB
9.  UEU-Undergraduate-17399-bab1.Image.Marked.pdf - 508 KB
10.  UEU-Undergraduate-17399-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 418 KB

• KAJIAN MENGENAI BATASAN � BATASAN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG � UNDANG NO. 44 TAHUN 2008
• TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISHARMONI UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM PENERAPAN ADAT ISTIADAT DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
• KAJIAN MENGENAI BATASAN � BATASAN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG � UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG � UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
• TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISHARMONI UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM PENERAPAN ADAT ISTIADAT DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
• SELAMATKAN ANAK EMAS INDONESIA DARI BAHAYA PORNOGRAFI & KEKERASAN SEKSUAL
• ROAD SHOW SOSIALISASI PENGENALAN KECANDUAN ANAK PADA INTERNET DAN PORNOGRAFI
• KEJAHATAN PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
• PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MENGIRIMKAN KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI (Analisa Terhadap Putusan No. 83 PK /Pid.Sus/2019)
• TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sgl)
• PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MENGIRIMKAN KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI (Analisa Terhadap Putusan No. 83 PK /Pid.Sus/2019)