PENERAPAN PERDA SYARIAH BAGI KELOMPOK MINORITAS DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pelaksanaan Syariat Islam bukan sesuatu yang baru dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di daerah Aceh yang mempunyai sejarah panjang mengenai masuknya agama Islam dan juga penerapan Syariat oleh rakyat Aceh. Tahun 2001, ketika digulirkan otonomi daerah pada semua daerah di Indonesia, untuk Aceh dikeluarkanlah UU No. 18 Tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan mendeklarasikan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Dan melalui UU ini melahirkan perundang-undangan organik lain yang mengatur syariat Islam dalam tataran operasional di Aceh yang disebut qanun. Penerapan Qonun ini pun diterapkan bagi mereka yang tinggal diwilayah Aceh baik itu mereka yang mayoritas beragama Islam maupun minoritas bergama yang bukan Islam. Agar hasil pencapaian yang diharapkan lebih terarah dan fokus, maka penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis. Agar sampel dari populasi yang ada tidak terlalu luas, maka penulis mempersempit wilayah yang akan dikaji di kota Lhokseumawe dari pemberlakuan juga penerapan perda Syariah (qonun) bagi masyarakat Aceh yang bernuansa Islam, dan juga mengukur seberapa efektifitas suatu hukum diberlakukan bagi masyarakat yang bukan beragama Islam sebagai masyarakat minoritas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terhadap penerapan perda Syariah Islam.

1.  UEU-Research-12151-16_0249.pdf - 529 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN