PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Penelitian ini mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 mengenai pasal 335 yaitu perbuatan tidak menyenangkan dan dirubah menjadi perbuatan memaksa dengan kekerasan, penelitian ini di latar belakangi oleh rendahnya pemahaman mengenai revisi suatu Undang-Undang yang dibuat dan di berlakukan oleh Mahkamah Konstitusi di masyarakat terutama pada aparat penegak hukum ditingkat Pemerintahan yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Walaupun di tingkat Mahkamah Agung atau Yudikatif juga tidak sepenuhnya berjalan baik, tetapi masih lebih baik daripada ditingkat Eksekutif, berdasarkan penelitian penulis hanya sebagian kecil MA yang tidak mempertimbangan Putusan MK No 1/PUU-XI/2013, selebihnya putusan MK ini menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan sampai dengan inkracht. Metode penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif dimana diambil berdasarkan hasil putusan MA yang dipublikasikan di situs resmi MA, sejak tanggal 16 Januari 2014 saat putusan MK dibacakan dan mulai berlaku hingga saat penelitian ini mulai dilakukan sekitar pertengahan 2016. Dimana hasilnya cukup mengecewakan bagi masyarakat, terutama yang tidak mengerti hukum karena disinilah potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang belum mematuhi Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, sehingga terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa cara yang didapat agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah antara lain adalah dengan membuat pembelaan yang baik dan penyampaian di persidangan jika ini masuk dalam persidangan, jika ada kasus ini ter-blow up di media masa maka dapat di sampaikan pula bahwa sudah ada perintah dari atasan masing-masing institusi Kepolisian dan Kejaksaan agar mengikuti Putusan MK No 1/PUU-XI/2013 dimana frase dari perbuatan tidak menyenangkan sudah di hapuskan sehingga Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum seharusnya mematuhi perintah dari atasan mereka masing-masing dengan tidak menggunakan frase perbuatan tidak menyenangkan di dalam pasal 335 KUHP. Karena pasal perbuatan tidak menyenangkan sudah merupakan suatu budaya hukum yang sudah mengakar di masyarakat sejak dulu, sehingga perlu waktu untuk mengubah pola pikir ini. Oleh sebab itu edukasi mengenai Putusan MK No 1/PUU-XI/2013 di masyarakat sangatlah penting. Masyarakat harus di edukasi pengetahuan dasar mengenai hukum agar hak dan HAM mereka tetap terlindungi oleh tindakan kesewenangan pemerintah atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

1.  UEU-Undergraduate-11204-cover.Image.Marked.pdf - 409 KB
2.  UEU-Undergraduate-11204-Pernyataan Keaslian.Image.Marked.pdf - 907 KB
3.  UEU-Undergraduate-11204-Lembar Persetujuan Skripsi.Image.Marked.pdf - 919 KB
4.  UEU-Undergraduate-11204-Lembar Pengesahan Skripsi.Image.Marked.pdf - 960 KB
5.  UEU-Undergraduate-11204-Kata Pengantar.Image.Marked.pdf - 339 KB
6.  UEU-Undergraduate-11204-abstrak.Image.Marked.pdf - 340 KB
7.  UEU-Undergraduate-11204-daftar isi.Image.Marked.pdf - 338 KB
8.  UEU-Undergraduate-11204-Daftar Pustaka.Image.Marked.pdf - 364 KB
9.  UEU-Undergraduate-11204-Lampiran.Image.Marked.pdf - 3082 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN