PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN RINGAN HANDPHONE DIBAWAH RP. 2,5 JUTA BERDASARKAN PERMA NOMOR: 02 TAHUN 2012

Penerapan Sanksi Pidana Terhdap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Nominal Kerugian dibawah RP. 2,5 JUTA(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 233/Pid.B/2019/PN Mjl. 03 Desember 2019), penulis mengangkat permasalahan tentang Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dengan nominal kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 233/Pid.B/2019/PN Mjl. dan apakan putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 233/Pid.B/2019/PN Mjl sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penulis menguraikan pokok permasalahan tersebut, penulis akan mengemukakan penerapan sanksi bagi pelaku penadahan dibawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diputus dengan pasal 480 kuhp oleh Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 233/Pid.B/2019/PN Mjl apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat hukum normatif, dan penelitian ini terdiri dari data sekunder/bahan pustaka. Bahan hukum sekunder akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku- buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih khususnya kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta memakai juga Nota kesepakata Bersama. Yang dimana jika terdakwa melakukan penadahan ringan kerena dilihat dari nominal kerugian korban seharusnya diberlakukan acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal terdakwa diberi hukuman kurungan selama 3(tiga) bulan dengan ketentuan yang sesuai.

1.  UEU-Undergraduate-22561-Cover.Image.Marked.pdf - 209 KB
2.  UEU-Undergraduate-22561-halaman pengesahan.Image.Marked.pdf - 583 KB
3.  UEU-Undergraduate-22561-Halaman persetujuan.Image.Marked.pdf - 479 KB
4.  UEU-Undergraduate-22561-Halaman publikasi.Image.Marked.pdf - 1050 KB
5.  UEU-Undergraduate-22561-Halaman keaslian.Image.Marked.pdf - 473 KB
6.  UEU-Undergraduate-22561-Abstrak.Image.Marked.pdf - 150 KB
7.  UEU-Undergraduate-22561-Kata Pengantara.Image.Marked.pdf - 165 KB
8.  UEU-Undergraduate-22561-Daftar isi.Image.Marked.pdf - 128 KB
9.  UEU-Undergraduate-22561-Daftar pustakamage.Marked.pdf - 209 KB
10.  UEU-Undergraduate-22561-Bab1.Image.Marked.pdf - 153 KB

• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN No. 1066K/Pid.Sus/2008
• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN MA No.2152/Pid.sus/2008 )
• KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL