PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 274 K/PID.SUS/2017)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana narkotika. Serta untuk mengetahui apakah putusan bebas dalam Putusan Nomor 274 K/PID.SUS/2017 yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika telah memenuhi asas keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana narkotika yaitu tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu �Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I� tidak terpenuhi begitu juga dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Putusan bebas dalam putusan nomor 274 K/PID.SUS/2017 yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika telah memenuhi asas keadilan karena pelaku membeli narkotika jenis sabu-sabu atas permintaan dari Petugas Provos Polres Kepulauan Meranti dan tidak mendapatkan imbalan atas pembelian narkotika tersebut, namun pembelian tersebut dilakukan guna memancing Sdr. Ridwan alias Duwan, sebab petugas selama ini mengalami kesulitan untuk menangkap Sdr. Ridwan alias Duwan (DPO). Selain itu menurut ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Dalam perkara tersebut tidak ada surat perintah tertulis dari atasan Saksi Indra Kusnadi untuk melakukan pembelian terselubung, sehingga tidak diketahui secara pasti ditujukan kepada siapa, apakah terhadap Pelaku atau Ridwan alias Duwan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

1.  UEU-Journal-21988-11_1875.pdf - 379 KB

1. PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 274 K/PID.SUS/2017)
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/15

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN