PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN DAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ( ANALISA YURIDIS PERKARA PUTUSAN NOMOR 669/PID.B/2012/PN.JKT.PST )

Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegakkan hukum pidana dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur diterima sebagai salah satu upaya yang rasional dan logis. Sanksi pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berupa sanksi pidana minimum khusus dan sanksi pidana maksimum khusus. Sanksi pidana minimum khusus yang dirumuskan ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada hakikatnya mempunyai tujuan untuk membuat efek jera terhadap pelaku agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan untuk meminimalisir tindak pidana terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah metode penelitian dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan analisis melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum pidana di Indonesia yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum nya oleh penegak hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang dipilih. Hasil analisis yang dapat disimpulkan dalam kasus ini bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menggunakan hukum pidana khusus (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002) tetapi menggunakan hukum pidana umum. Putusan Hakim belum memenuhi unsur kepastian hukum. Setiap putusan Hakim wajib mempertimbangkan secara utuh aspek yuridis, sosiologis, psikologis

1.  UEU-Undergraduate-2459-COVER.pdf - 40 KB
2.  UEU-Undergraduate-2459-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 1105 KB
3.  UEU-Undergraduate-2459-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 100 KB
4.  UEU-Undergraduate-2459-ABSTRAK.pdf - 40 KB
5.  UEU-Undergraduate-2459-KATA PENGANTAR.pdf - 41 KB
6.  UEU-Undergraduate-2459-DAFTAR ISI.pdf - 38 KB
7.  UEU-Undergraduate-2459-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 10 KB
8.  UEU-Undergraduate-2459-BAB1.pdf - 31 KB

• PELAKSANAAN PENGANGKATAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• Analisa Yuridis Hak Anak Luar Kawin Dalam Perolehan Akta Kelahiran Dan Pelaksanaanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, Ditinjau Dari UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak JO UU No.23 Tahun 2006 Tentang Admini
• EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI PENGAMEN ANAK DI GROGOL, JAKARTA BARAT
• RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PERADILAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR TERKAIT TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tab)
• PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.)
• KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG�UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• SOSIALISASI MENGENAI PROSEDUR PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN UNTUK ANAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM