PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP COVER VERSION TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Hak Kekayaan Intelektual memegang peranan penting di Indonesia. Hal ini dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual mencakup bidang ekonomi, sosial, tekhnologi, maupun seni budaya. Salah satu yang dibahas dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Perkembangan hak cipta semakin menuju ke arah modern. Namun demikian, melesatnya perkembangan hak cipta di Indonesia juga diiringi dengan pelanggaran hak cipta yang kian marak. Dalam konteks pelanggaran hak cipta atas lagu yang sering terjadi dewasa ini adalah cover version tanpa izin. Cover version berarti membawakan ulang lagu orang lain baik melalui konser musik atau media internet. Fenomena ini jelas sangat merugikan bagi para pencipta lagu terlebih tujuan cover version sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada para pencipta lagu seperti melalui penguatan lisensi, selain itu dalam undang-undang tersebut juga dibahas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu atas tindakan pelanggaran hak cipta yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau melalui gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga serta pelaku dapat dituntut secara pidana. Namun demikian, pelanggaran terhadap hak cipta lagu atas tindakan cover version terus terjadi. Salah satu permasalahannya adalah karena kurang terakomodirnya permasalahan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Manakala cover version tanpa izin terus berlanjut, pencipta akan terus mengalami kerugian, yaitu tidak adanya penghargaan terhadap pencipta dan hak ekonomi pencipta pun terlanggar, akibat cover version yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materil. Oleh karena itu, negara mempunyai tanggungjawab moril terhadap perlindungan karya cipta lagu yang dimiliki oleh musisi tanah air dengan melakukan perbaikan norma juga memaksimalkan tugas, pokok dan fungsi apparat penegak hukum

1.  UEU-Undergraduate-14767-COVER.Image.Marked.pdf - 234 KB
2.  UEU-Undergraduate-14767-PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 300 KB
3.  UEU-Undergraduate-14767-PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 281 KB
4.  UEU-Undergraduate-14767-PERSETUJUAN PEMBIMBING.Image.Marked.pdf - 266 KB
5.  UEU-Undergraduate-14767-PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 293 KB
6.  UEU-Undergraduate-14767-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 183 KB
7.  UEU-Undergraduate-14767-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 309 KB
8.  UEU-Undergraduate-14767-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 187 KB
9.  UEU-Undergraduate-14767-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 200 KB
10.  UEU-Undergraduate-14767-BAB1.Image.Marked.pdf - 361 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN