PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN STYROFOAM SEBAGAI KEMASAN PANGAN (STUDI KASUS SD NEGERI XYZ JAKARTA BARAT)

Kemasan pangan merupakan hal yang tak terpisahkan dari dunia perdagangan. Namun tak sedikit pedagang yang mengetahui kemasan pangan mana yang aman digunakan sebagai bahan kemasan pangan. Para pelaku usaha yang menggunakan kemasan pangan berbahaya serta yang dilanggar oleh ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi dalam kenyataan yang ada, masih banyak sekali pelaku usaha yang menggunakan Styrofoam sebagai kemasan pangan dan sudah jelas telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak. Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan perlindungan konsumen terkait hak konsumen dalam menggunakan kemasan pangan yang tidak berbahaya bagi kesehatan khususnya bagi siswa di SD Negeri XYZ Jakarta Barat dan upaya yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi serta menanggulangi penggunaan Styrofoam sebagai kemasan pangan di SD Negeri XYZ Jakarta Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitan lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Dan berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk styrofoam sebagai kemasan pangan di SD Negeri XYZ Jakarta Barat belum terlaksana dengan baik. Karena masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha serta tidak maksimalnya penyuluhan serta upaya yang diberikan oleh Pemerintah mengenai penggunaan Styrofoam sebagai kemasan pangan tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-11486-cover.Image.Marked.pdf - 229 KB
2.  UEU-Undergraduate-11486-pengesahan.Image.Marked.pdf - 245 KB
3.  UEU-Undergraduate-11486-pernyataan.Image.Marked.pdf - 243 KB
4.  UEU-Undergraduate-11486-persetujuan.Image.Marked.pdf - 225 KB
5.  UEU-Undergraduate-11486-abstrak.Image.Marked.pdf - 218 KB
6.  UEU-Undergraduate-11486-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 407 KB
7.  UEU-Undergraduate-11486-daftar isi.Image.Marked.pdf - 327 KB
8.  UEU-Undergraduate-11486-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 325 KB
9.  UEU-Undergraduate-11486-lampiran.Image.Marked.pdf - 484 KB
10.  UEU-Undergraduate-11486-bab1.Image.Marked.pdf - 380 KB

• PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS DAN AKTIVITAS SEBAGAI PROKSI GOING CONCEREN TERHADAP OPINI AUDITOR (STUDI EMPERIS PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN GO PUBLIC )
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ