PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI PROVINSI DKI JAKARTA

Penelitian ini berfokus pada pilihan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) . Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 23 Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen dapat menggugat sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau menggugat ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Terdapat 3 (tiga) pilihan penyelesaian sengketa konsumen di luar jalur pengadilan melalui BPSK yaitu: Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase, di mana pilihan penyelesaian yang akan digunakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dalam skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas adalah Pilihan penyelesaian sengketa konsumen yang manakah yang lebih banyak digunakan/dipilih para pihak bersengketa yang diajukan ke BPSK Provinsi DKI Jakarta dari awal Tahun 2007 sampai dengan akhir Tahun 2008 dan Apakah yang menjadi penyebab Pilihan penyelesaian sengketa konsumen tersebut lebih banyak digunakan/dipilih oleh para pihak bersengketa yang diajukan ke BPSK Provinsi DKI Jakarta. Dalam membuat skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian empiris, di mana dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mencari data-data di kantor BPSK Provinsi DKI Jakarta dan juga mewawancarai konsumen yang pernah mengajukan penyelesaian sengketa konsumen ke BPSK Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari awal Tahun 2007 sampai dengan akhir Tahun 2008 yang memilih penyelesaian dengan cara mediasi sebanyak 142 perkara, konsiliasi sebanyak 11 perkara, dan arbitrase sebanyak 6 perkara; faktor penyebab mediasi lebih banyak dimilih/digunakan karena asal memilih/langsung memilih, saran dari pengacara, dan saran dari pihak BPSK. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa para pihak yang bersengketa lebih memilih mediasi sebagai penyelesaian yang terbaik dan dalam memilih masyarakat memiliki sifat yang hanya ingin perkaranya cepat selesai saja dan sifat yang menyerahkan penyelesaian masalah kepada orang yang lebih mengetahui/ahlinya. Saran-saran yang diberikan oleh penulis yaitu: di masa mendatang diharapkan pihak BPSK lebih serius dan tegas di dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPSK dan juga melaksanakan ketepatan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan yaitu 21 hari kerja sejak diterimanya gugatan, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus membuat ulang buku Referensi BPSK tersebut yang isinya tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, pemerintah sebaiknya mengganti/menambahkan peraturan-peraturan yang telah ada mengenai BPSK dalam hal membuat cara penyelesaian menjadi berjenjang dan memberi ketegasan kepada pelaku usaha untuk tidak dapat menolak penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK jika telah diajukan oleh konsumen, peran pihak BPSK dan pihak akademisi di bidang hukum (mahasiswa-mahwasiswa dan dosen-dosen Fakultas Hukum) lebih ditingkatkan dalam mempromosikan atau mensosialisasikan lembaga BPSK.

1.  UEU-Research-13343-16_0414.pdf - 1130 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN