SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ORMAS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR:1443/PID/B/2013/PN.BDG)

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Yang Dilakukan Oleh Oknum Ormas Penelitian ini bertujuan untuk Untuk memberikan penjelasan terhadap putusan PN.BDG.NO 1443/PID/B/2013/PN.BDG telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP, serta Untuk menjelaskan bagaimana terhadap pelaku tindak pidana Perusakan yang dilakukan oleh oknum ormas apakah ada perbedaan dalam sanksi hukumnya di bandingkan dengan masyarakat umum. Penelitian tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Yang dilakukan Oleh Oknum Ormas di Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1443/PID/B/2013/PN.BDG, Merupakan suatu penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan. Dengan demikian obyek yang akan penulis analisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1443/PID/B/2013/PN.BDG, undang-undang nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelengaraan, pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian dimuka umum, Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkama Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice ). Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1443/PID/B/2013/PN.BDG menjelaskan bahwa Perbuatan para terdakwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II diancam pidana penjara sebagaimana diatur KUHP dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

1.  UEU-Undergraduate-11274-cover.Image.Marked.pdf - 421 KB
2.  UEU-Undergraduate-11274-pengesahan.Image.Marked.pdf - 1719 KB
3.  UEU-Undergraduate-11274-pernyataan.Image.Marked.pdf - 890 KB
4.  UEU-Undergraduate-11274-persetujuan.Image.Marked.pdf - 1503 KB
5.  UEU-Undergraduate-11274-publikasi.Image.Marked.pdf - 361 KB
6.  UEU-Undergraduate-11274-abstrak.Image.Marked.pdf - 377 KB
7.  UEU-Undergraduate-11274-daftar isi.Image.Marked.pdf - 322 KB
8.  UEU-Undergraduate-11274-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 301 KB
9.  UEU-Undergraduate-11274-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 312 KB
10.  UEU-Undergraduate-11274-motto.Image.Marked.pdf - 421 KB
11.  UEU-Undergraduate-11274-bab1.Image.Marked.pdf - 531 KB

• FUNGSI DAN PERANAN SURAT DAKWAAN
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• PELECEHAN SEKSUAL DI ANGKUTAN UMUM P 100 RUTE JAKARTA TANGERANG DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAKAN MENYAMARKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN OLEH INSAN PERS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (TELEVISI)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD