TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 19/PID.SUS/2015/PN.SIM, TANGGAL 23 APRIL 2015

Putusan batal demi hukum adalah suatu putusan yang memiliki akibat hukum yaitu dianggap tidak pernah ada (never existed) dari sejak semula, atau putusan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksistensi atau tidak dapat dilaksanakan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mendefinisikan tentang dakwaan, tetapi dakwaan adalah sebagai dasar hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan itu pemeriksaaan persidangan dapat dilakukan.Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya, sebagaimana ketentuan di dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 Tanggal 26 Mei 1984. Permasalahan ini menjadi sangat menarik karena dalam praktik biasa terjadi dimana hakim memutus suatu dakwaan menjadi batal demi hukum baik sebelum maupun sesudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara atau setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti dan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terhadap di dalam peraturan perundang-undangan, meneliti terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas hukum, selain mengacu pada teori-teori juga mengacu pada doktrin-doktrin, norma-norma, dan asas serta kaidahkaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam putusan pengadilan.

1.  UEU-Journal-21979-11_1868.pdf - 357 KB

1. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 19/PID.SUS/2015/PN.SIM, TANGGAL 23 APRIL 2015
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/7

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN