TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (STUDI KASUS DI POLRES METRO JAKARTA BARAT)

Ujaran kebencian berkaitan erat dengan pengguna-pengguna media sosial yang cenderung ingin mendapatkan sensasi sehingga postingan yang dibagikannya menjadi viral, meskipun postingan tersebut belum tentu kebenarannya tapi banyak pengguna media sosial lainnya yang menyebarluaskan berita tersebut karena mereka percaya bahwa postingan tersebut benar. Ujaran kebencian sendiri merupakan kejahatan terhadap kehormatan orang lain karena berkaitan dengan nama baik orang yang bersangkutan maupun organisasi ataupun pemerintah yang nama baiknya tercemar akibat postingan orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji ketentuan hukum tentang ujaran kebencian, bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian, serta bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang didukung dengan data primer dengan melakukan wawancara di Polres Jakarta Barat dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan mengenai ujaran kebencian telah banyak diatur di Indonesia bukan hanya di Kitab Undangundang Hukum pidana saja, ujaran kebencian bahkan sudah diatur didalam Undangundang khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, hanya saja masih banyak pihak-pihak yang mengabaikan undang-undang tersebut sehingga kepolisian harus melakukan upaya penanggulangannya, seharusnya upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian harus lebih ditingkatkan lagi agar ujaran kebencian benar-benar lenyap dari negara tercinta ini karena sangat banyak pihak yang dirugikan akibat kejahatan tersebut. Dengan ditingkatkannya upaya hukum serta di patuhinya kebijakan hukum yang telah ada maka akan banyak pihak yang merasakan keadilan serta kepastian hukum sehingga tidak adanya lagi rasa ketakutan akan kejahtan yang banyak menyebar di media sosial selama ini, dan seharusnya dalam perkembangan zaman yang cukup pesat ini harusnya ada kesadaran diri yang lebih besar lagi antar individu atau kelompok untuk selalu menghargai prestasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain sehingga adanya rasa saling menghargai agar terhindar dari kejahatan ujaran kebencian yang banyak meresahkan masyarakat.

1.  UEU-Undergraduate-15493-cover.Image.Marked.pdf - 213 KB
2.  UEU-Undergraduate-15493-pernyataan.Image.Marked.pdf - 357 KB
3.  UEU-Undergraduate-15493-publikasi.Image.Marked.pdf - 422 KB
4.  UEU-Undergraduate-15493-persetujuan.Image.Marked.pdf - 214 KB
5.  UEU-Undergraduate-15493-pengesahan.Image.Marked.pdf - 403 KB
6.  UEU-Undergraduate-15493-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 443 KB
7.  UEU-Undergraduate-15493-abstrak.Image.Marked.pdf - 365 KB
8.  UEU-Undergraduate-15493-daftar isi.Image.Marked.pdf - 371 KB
9.  UEU-Undergraduate-15493-bab1.Image.Marked.pdf - 593 KB
10.  UEU-Undergraduate-15493-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 445 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN