TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PAEDOFILIA (STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR: 67/PID.SUS/2014/PN.DPK)

Anak adalah anugrah terindah dari Allah SWT untuk manusia dan harapan bagi sebuah bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu Bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak wajib dilindungi dan dijaga berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada perkara tindak pidana paedofilia dengan nomor Register Perkara : 67/Pid.Sus/2014/PN.Dpk. Adapun pokok permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi dalam kasus tindak pidana paedofilia dan bagaimana upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Permasalahan ini dikaji dan diteliti dengan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Tindak pidana paedofilia sebagai sesuatu bentuk tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 82 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur(paedofilia). Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana penjara 5(lima) tahun dan denda sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhadap terdakwa. Adapun upaya untuk menekan angka tindak pidana paedofilia dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Oleh karena itu masyarakat harus lebih berhati-hati dan pemerintah berperan aktif melakukan sosialisasi serta edukasi terkait kejahatan paedofilia.

1.  UEU-Undergraduate-8085-COVER.pdf - 99 KB
2.  UEU-Undergraduate-8085-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 179 KB
3.  UEU-Undergraduate-8085-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 181 KB
4.  UEU-Undergraduate-8085-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING.pdf - 1239 KB
5.  UEU-Undergraduate-8085-ABSTRAK.pdf - 85 KB
6.  UEU-Undergraduate-8085-DAFTAR ISI.pdf - 94 KB
7.  UEU-Undergraduate-8085-KATA PENGANTAR.pdf - 173 KB
8.  UEU-Undergraduate-8085-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 13 KB
9.  UEU-Undergraduate-8085-BABI.pdf - 239 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN