TINJAUAN TERHADAP SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORIS BOM BALI ( STUDI KASUS PERKARA BANDING NOMOR 48/PID.B/2003/PT.DENPASAR )

Terorisme belakangan ini menjadi ancaman dunia, Indonesia menjadi salah satu negara sasaran dari kejahatan manusia ini. Lebih dari itu Indonesia bahkan dituduh oleh Amerika dan sekutunya sebagai negara tempat persembunyian kaum teroris. Fenomena terorisme di Asia pelakunya senantiasa dipersepsikan sebagai kelompok islam radikal. Terorisme sebagai bagian dari kekerasan juga menjadi pilihan bagi kelompok-kelompok separatis diberbagai belahan dunia. Kaum separatis cenderung mengadopsi taktik dan metode teror dalam perjuangannya. Sebab teror terbukti efektif untk menimbulkan rasa takut masyarakat dan sekaligus gangguan keamanan. Atas dasar inilah penulis mengambil permasalahan mengenai bagaimana pengaturan masalah terorisme ditinjau dari aspek perundang-undangan dan bagaimana pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia khususnya pada terpidana kasus bom Bali II. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Landasan teori ini mengacu pada UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme. Hasil penelitiannya ialah penerapan hukuman mati pada kasus terdakwa bom Bali dilaksanakan menurut Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, sedangkan peraturan pelaksanaannya dilaksanakan menurut surat keputusan kepala Korps Brimob No Pol : SKEP/122/VIII/2007. Dalam hal ini Jaksa eksekutor sebagai pihak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang. Namun dalam hal pelaksanaan teknis, maka pihak yang berwenang menjadi eksekutor atau algojo dalam pelaksanaan hukuman mati adalah Korps Brigade Mobil (Brimob). Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia khususnya pada terdakwa Kasus Bom Bali II belum mengarah kepada pencapaian tujuan hukum yaitu penciptaan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan masyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sebagai teori pembalasan yang mengharuskan siterdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya akibat dari perbuatan terdakwa dan tidak melihat kepada fungsi pembinaan dan tujuan hukum yaitu kemanfaatan kepada sipelaku dan masyarakatnya.

1.  UEU-Undergraduate-4140-cover1_pdf helen jadi.pdf - 26 KB
2.  UEU-Undergraduate-4140-pernyatanpersetujuanpengesahan1_pdf helen jadi.pdf - 12 KB
3.  UEU-Undergraduate-4140-abstrak1_pdf helen jadi.pdf - 12 KB
4.  UEU-Undergraduate-4140-pengantar1_pdf helen jadi.pdf - 11 KB
5.  UEU-Undergraduate-4140-daftarisi1_pdf helen jadi.pdf - 10 KB
6.  UEU-Undergraduate-4140-daftarpustaka1_pdf helen jadi.pdf - 14 KB
7.  UEU-Undergraduate-4140-bab1.pdf - 38 KB

• TINJAUAN TERHADAP SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORIS BOM BALI ( STUDI KASUS PERKARA BANDING NOMOR 48/PID.B/2003/PT.DENPASAR )