WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (KASUS PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE)

Perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga dikategorikan termasuk perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditegasakan bahwa �semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya�. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen adalah, �Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas permasalahan tentang bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi Finance, dan bagaimana penyelesaiannya dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi Finance. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menganalisis bahan dokumen siap pakai yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitian dari hasil skripsi ini Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah sebagai berikut: tidak memenuhi prestasi sama sekali seperti debitur tidak membayar angsuran sama sekali seperti yang diperjanjikan. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; debitur membayar angsuran tetapi terlambat sehingga mendapat sanksi denda. Debitur membayar angsuran tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan seperti menjual, mengalihkan, menyewakan, menjual belikan, meminjamkan, ataupun menghibahkan barang bergerak yang menjadi objek perjanjian kepada orang lain. Dalam menghadapi debitur yang wanprestasi, maka penyelesaian sengketa adalah dengan cara perdamaian atau diluar pengadilan bahwa kreditur dengan debitur mengadakan suatu perdamaian sendiri diluar pengadilan. Pelaksanaan perdamaian tersebut tergantung dari kedua pihak sehingga terjadilah persetujuan dari kedua belah pihak agar perselisihan ini tidak dilanjutkan ke pengadilan maka pihak kreditur memberikan sanksi-sanksi kepada debitur.

1.  UEU-Undergraduate-6998-cover.pdf - 30 KB
2.  UEU-Undergraduate-6998-pengesahan.pdf - 1964 KB
3.  UEU-Undergraduate-6998-pernyataan.pdf - 1826 KB
4.  UEU-Undergraduate-6998-persetujuan.pdf - 1621 KB
5.  UEU-Undergraduate-6998-kata pengantar.pdf - 42 KB
6.  UEU-Undergraduate-6998-abstrak.pdf - 42 KB
7.  UEU-Undergraduate-6998-daftar isi.pdf - 46 KB
8.  UEU-Undergraduate-6998-lampiran.pdf - 634 KB
9.  UEU-Undergraduate-6998-bab1.pdf - 297 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN