CONSTITUTIONAL RELIGIOUSITY IN ADJUSTING POLITICAL LIFE OF CITIZENS

The 1945 Constitution explicitly includes both the opening and its articles which provide protection for every citizen to exercise their rights and obligations in the political field in accordance with the teachings of religion and the beliefs held by every citizen. Therefore, there is no contradiction between carrying out religious orders and political life in Indonesia. The constitution of the Republic of Indonesia regulates various dimensions of life, both economic, social and political. The economic, social and political dimensions are based on the values contained in the constitution, including the value of religiosity. The value of religiosity in the constitution is an elaboration of the first principle of Pancasila, namely the Almighty Godhead. Thus, how the value of constitutional religiosity in regulating citizens political life becomes interesting to be studied in depth. The method used is juridical normative by analyzing the minutes of the drafting of the 1945 Constitution so that the original intent of drafting the constitution can be seen by the founding fathers in seeing the value of constitutional religiosity with its relation to political life authorities.

1.  UEU-Proceeding-23350-14_0123.pdf - 809 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• Analisis Atas Perbedaan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Tangerang Serta Dasar Penentu Kebutuhan Hidup Layak di Wilayah Tempat Tersebut
• Tinjauan Atas Hak Anak Pekerja Migran dan Perlindungannya oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Suatu Studi Kep
• GAMBARAN SELF-CONCEPT ANAK PENDETA YANG MENGGUNAKAN NAPZA
• KEBEBASAN DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
• PENCABUTAN KEKUASAAN ORANGTUA TERHADAP HAK ANAK
• Hak Pekerja Dalam Shift ;Frontline Living
• PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DISEBABKAN UPAYA HUKUM PERLAWANAN (Studi Kasus Penetapan No. 62/PEN.EKS/APHT/2007/PN.TNG., jo. No. 22/PDT.BTH/2008/PN.TNG., jo. No. 74/PDT/2008/PT.BTN)
• TINJAUAN YURIDIS PEMBERANTASAN PELANGGARAN HAK CIPTA (DVD BAJAKAN) DI TINGKAT PENYIDIKAN DI JAKARTA BARAT
• KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA DAN PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN BAKU WARALABA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INDONESIA (STUDI KASUS DRAFT PERJANJIAN WARALABA ALFAMART)