EMAIL: PASSWORD:
Front Office
UPT. PERPUSTAKAAN
Universitas Esa Unggul


Kampus Emas UEU - Jakarta Barat

Phone : 021-5674223, ext 282
Fax :
E-mail : [email protected]
Website : http://library.esaunggul.ac.id

Support (Customer Service) :
[email protected]








Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
LIVE SUPPORT


Astrid Chrisafi




! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely
Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

Keyword
Mode
Expanded Search (for Free text search only)
 

UEU » Undergraduate Theses » Hukum
Posted by [email protected] at 09/01/2014 12:56:04  •  3730 Views


ANALISIS KEDUDUKAN KPK SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Created by :
ERRIVAL HARTOM ( 2004-041-205 )



SubjectLembaga Negara
Alt. Subject State Agencies
KeywordLembaga Negara
Sistem Hukum

Description:

Dengan di Amandemenya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) sebanyak empat kali amandemn, maka terjadilah peralihan supremasi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena semua aga negara didudukkan sederajat dalam mekanisme checks and balances. Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. Di banyak negara, konsep klasik mengenai sahan kekuasaan dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk njawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara bantu dalam bentuk dewan, komisi, komite dan sebagainya, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam benahan tata pemerintahan di Indonesia. Sebagai Lembaga kenegaraan yang anya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya. Dengan demikian, kedudukan lembaga negara Bantu dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia sangat menarik untuk diperbincangkan ataupun di analisis. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok asalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan lembaga negara bantu dalam suatu sistem ketatanegaraan, dan bagaimanakah kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (RI). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka dan akan menganalisis obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Kesimpulannya adalah Kedudukan lembaga negara bantu tidak secara tegas berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun tidak pula dapat diperlakukan sebagai organisasi non-pemerintah, non governmental organization ataupun organisasi swasta. KPK adalah aga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. kedudukan lembaga negara bantu membutuhkan legitimasi hukum yang lebih kuat dan tegas sehingga mendapat dukungan yang lebih besar dari masyarakat, serta lembaga bantu seperti KPK, sebaiknya tidak berjalan secara sendiri-sendiri tanpa ada sistematika kerja yang sinergis dan dapat mendukung satu sama lain, dengan cara dibuatnya aturanaturan baku antar lembaga-lembaga negara yang ada.

Contributor:
  1. Wasis Susetio, SH., MA
Date Create:09/01/2014
Type:Text
Format:pdf
Language:Indonesian
Identifier:UEU-Undergraduate-2004-041-205
Collection ID:2004-041-205


Source :
Perpustakaan Esa Unggul

Relation Collection:
Universitas Esa Unggul

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
Copyright @2014 by UEU Library


Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/analisis-kedudukan-kpk-sebagailembaga-negara-bantu--dalam-sistem-hukumtata-negara-republik-indonesia-1739.html




[ Free Download - Free for All ]

  1.  UEU-Undergraduate-1739-Cover.pdf - 1175 KB
  2.  UEU-Undergraduate-1739-persetujuan dan pengesahan.pdf - 1175 KB
  3.  UEU-Undergraduate-1739-Kata Pengantar.pdf - 1179 KB
  4.  UEU-Undergraduate-1739-Abstrak.pdf - 1179 KB
  5.  UEU-Undergraduate-1739-TA_1daf isi.pdf - 1182 KB
  6.  UEU-Undergraduate-1739-Abstrak.pdf - 1179 KB
  7.  UEU-Undergraduate-1739-Daftr pustaka lmp.pdf - 1171 KB
  8.  UEU-Undergraduate-1739-Bab_1.pdf - 1182 KB

[ FullText Content - Please, register first ]

  1. UEU-Undergraduate-1739-bab__2.pdf - 1181 KB
  2. UEU-Undergraduate-1739-bab_3.pdf - 1174 KB
  3. UEU-Undergraduate-1739-bab__4.pdf - 1178 KB
  4. UEU-Undergraduate-1739-bab-5.pdf - 1179 KB

 10 Similar Document...



 10 Related Document...






HELP US !
You can help us to define the exact keyword for this document by clicking the link below :

Hukum , Lembaga , Lembaga Negara , Negara , Sistem , Sistem Hukum



POLLING

Bagaimana pendapat Anda tentang repository kami ?

Bagus Sekali
Baik
Biasa
Jelek
Mengecewakan




124163128


Visitors Today : 1
Total Visitor : 1967720

Hits Today : 20932
Total Hits : 124163128

Visitors Online: 1


Calculated since
16 May 2012

You are connected from 172.17.121.29
using claudebot


UEU Digital Repository Feeds


Copyright © UEU Library 2012 - 2024 - All rights reserved.
Dublin Core Metadata Initiative and OpenArchives Compatible
Developed by Hassan