ANALISIS KEDUDUKAN KPK SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dengan di Amandemenya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) sebanyak empat kali amandemn, maka terjadilah peralihan supremasi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena semua aga negara didudukkan sederajat dalam mekanisme checks and balances. Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. Di banyak negara, konsep klasik mengenai sahan kekuasaan dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk njawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara bantu dalam bentuk dewan, komisi, komite dan sebagainya, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam benahan tata pemerintahan di Indonesia. Sebagai Lembaga kenegaraan yang anya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya. Dengan demikian, kedudukan lembaga negara Bantu dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia sangat menarik untuk diperbincangkan ataupun di analisis. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok asalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan lembaga negara bantu dalam suatu sistem ketatanegaraan, dan bagaimanakah kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (RI). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka dan akan menganalisis obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Kesimpulannya adalah Kedudukan lembaga negara bantu tidak secara tegas berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun tidak pula dapat diperlakukan sebagai organisasi non-pemerintah, non governmental organization ataupun organisasi swasta. KPK adalah aga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. kedudukan lembaga negara bantu membutuhkan legitimasi hukum yang lebih kuat dan tegas sehingga mendapat dukungan yang lebih besar dari masyarakat, serta lembaga bantu seperti KPK, sebaiknya tidak berjalan secara sendiri-sendiri tanpa ada sistematika kerja yang sinergis dan dapat mendukung satu sama lain, dengan cara dibuatnya aturanaturan baku antar lembaga-lembaga negara yang ada.

1.  UEU-Undergraduate-1739-Cover.pdf - 1175 KB
2.  UEU-Undergraduate-1739-persetujuan dan pengesahan.pdf - 1175 KB
3.  UEU-Undergraduate-1739-Kata Pengantar.pdf - 1179 KB
4.  UEU-Undergraduate-1739-Abstrak.pdf - 1179 KB
5.  UEU-Undergraduate-1739-TA_1daf isi.pdf - 1182 KB
6.  UEU-Undergraduate-1739-Abstrak.pdf - 1179 KB
7.  UEU-Undergraduate-1739-Daftr pustaka lmp.pdf - 1171 KB
8.  UEU-Undergraduate-1739-Bab_1.pdf - 1182 KB

• URGENSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN NORMA
• SISTEM PENGAWASAN IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN NEGARA KEPADA PIHAK KETIGA DALAM INSPEKSI PERALATAN TEKNIK DARI PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN