ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MASKAPAI LION PADA JASA PENERBANGAN BERTARIF MURAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dengan alasan efisiensi biaya operasi sebagai pembenaran, maskapai penerbangan bertarif murah kerap kali melakukan pelanggaran hukum khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan konsumen. Untuk mencegah pelanggaran hukum ini terus terjadi perlu adanya suatu pengawasan dari pemerintah di samping tentunya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat.Tujuan Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi konsumen terhadap pelayanan jasa penerbangan bertarif murah serta upaya apa saja yang dapat dilakukan konsumen apabila hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha.Untuk mengetahui aspek hukum perlindungan konsumen terhadap pelayanan jasa penerbangan bertarif murah, ditinjau dari UUPK dikaitkan dengan peraturan perundangan di bidang penerbangan.Penelitian ini bersifat deskritif dan di lihat dari tujuan termaksud penelitian hukum normatif . Lokasi penelitian ini dilakukan . Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melelui wawancara dan penelitian kepepustakaan baik buku-buku, peraturan perundangundangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data menggunakan empiris.Berdasarkan Penelitian ini, timbul berbagai masalah yang terkadang bahkan tidak disadari oleh konsumen. Masalah-masalah ini bila kita kaitkan dengan bidang perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 3 tahap yakni; tahap pra-transaksi, tahap transaksi, dan tahap purnatransaksi Petugas yang melayani bagian check-in pada maskapai penerbangan bertarif murah seringkali bertindak tidak sopan kepada konsumen. Hal ini tentu secara langsung merugikan konsumen.

1.  UEU-Undergraduate-2679-COVER.pdf - 32 KB
2.  UEU-Undergraduate-2679-ABSTRAK.pdf - 38 KB
3.  UEU-Undergraduate-2679-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 1198 KB
4.  UEU-Undergraduate-2679-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1453 KB
5.  UEU-Undergraduate-2679-KATA PENGANTAR.pdf - 42 KB
6.  UEU-Undergraduate-2679-DAFTAR ISI.pdf - 38 KB
7.  UEU-Undergraduate-2679-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 31 KB
8.  UEU-Undergraduate-2679-LAMPIRAN.pdf - 25 KB
9.  UEU-Undergraduate-2679-BABI.pdf - 65 KB

• PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MELALUI REKENING BERSAMA (STUDI KASUS WWW.KASKUS.CO.ID)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM TIKET PESAWAT YANG MENGATUR MENGENAI PEMBATALAN (CANCEL) DAN/ATAU KETERLAMBATAN (DELAY)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PERALATAN MAKAN YANG MENGANDUNG MELAMIN PALSU
• DUALISME PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, Tertanggal 26 Maret 2013)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM TIKET PESAWAT YANG MENGATUR MENGENAI PEMBATALAN (CANCEL) DAN/ATAU KETERLAMBATAN (DELAY)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PERALATAN MAKAN YANG MENGANDUNG MELAMIN PALSU
• PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSUMEN TERKAIT PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)
• PERLINDUNGAN KEPADA PENGGUNA JASA BANDAR UDARA TERHADAP PELAYANAN RUANG TUNGGU YANG DIBERIKAN PENGELOLA BANDAR UDARA (Studi pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Halim Perdanakusuma)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN MAKANAN DALAM KEMASAN YANG TIDAK LAYAK EDAR PADA FAMILYMART KOTABARU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN KARTU GARANSI BERBAHASA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 2 PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999