PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA LAUNDRY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS USAHA JASA LAUNDRY DI KOMPLEK TAMAN ROYAL, PORIS PLAWAD UTARA, KOTA TANGERANG)

Semakin meningkatnya intensitas aktifitas masyarakat membuat kebutuhan akan penunjang aktifitas sangat meningkat. Untuk efisiensi waktu membersihkan pakaian mereka setelah beraktifitas, maka dipercayakan lah pakaian kotor tersebut kepada binatu atau laundry. Sebagai kewajiban memakai jasa laundry, mereka harus membayar kepada pelaku usaha laundry dan pelaku usaha berkewajiban untuk mencucinya. Setelah membayar, sebagai bukti telah dilunasi untuk pembayaran, maka pelaku usaha memberikan kwitansi kepada Konsumen yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan klausul baku berisi beberapa aturan terkait dengan pelayanan Pengusaha kepada Konsumen. Aturan ini biasanya muncul tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara konsumen dan pelaku usaha dan bersifat eksonerasi yang memang dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak dibenarkan. Dalam pasal 18 Undang-undang no 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa klausula baku dapat dibuat tapi harus memuat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini tapi pada prakteknya tidak demikian. Maka dalam skripsi ini akan di bahas mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian yang derita oleh konsumen sebagai akibat praktek usahanya akibat adanya klausula baku serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan empiris yaitu dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptis analitis yaitu . mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penulis memperoleh sumber dan jenis data dari data primer yaitu hasil wawancara dan observasi dan data sekunder yaitu undang-undang no 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Selain itu metode analisa data dalam skripsi ini adalah kualitatif yaitu dengan data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk katakata atau gambar. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, tape video, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi. Kemudian penulis berkesimpulan bahwa pelaku usaha yang merugikan konsumen harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kerugian konsumen apabila bukti yang ditunjukan oleh konsumen cukup. Dan, konsumen yang mengalami kerugian oleh pelaku usaha berhak mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha tanpa adanya pengalihan tanggung jawab, Konsumen yang tidak mencapai kesepakatan dengan pelaku usaha dapat menempuh jalur hukum untuk mendapat keputusan yang seadil-adilnya. Kepada para konsumen yang dirugikan agar menempuh jalur arbitrase karena proses nya cepat dan murah dibanding Pengadilan Negeri. Peradilan arbitrase yang berwenang ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di setiap kota seluruh Indonesia.

1.  UEU-Undergraduate-11420-cover.Image.Marked.pdf - 235 KB
2.  UEU-Undergraduate-11420-pengesahan.Image.Marked.pdf - 1600 KB
3.  UEU-Undergraduate-11420-persetujuan.Image.Marked.pdf - 1962 KB
4.  UEU-Undergraduate-11420-publikasi.Image.Marked.pdf - 1981 KB
5.  UEU-Undergraduate-11420-pernyataan.Image.Marked.pdf - 1836 KB
6.  UEU-Undergraduate-11420-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 251 KB
7.  UEU-Undergraduate-11420-daftar isi.Image.Marked.pdf - 229 KB
8.  UEU-Undergraduate-11420-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 287 KB
9.  UEU-Undergraduate-11420-lampiran.Image.Marked.pdf - 1032 KB
10.  UEU-Undergraduate-11420-bab 1.Image.Marked.pdf - 308 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN