IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XI/2013 TERKAIT DENGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEREKRUTAN HAKIM AGUNG

Mahkama Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan amanat UUD 1945 khususnya pada Pasal 24 ayat (1). Hakim Agung sebagai pilar dari kekuasaan kehakiman dituntut untuk profesional, berintegritas, imparsial dan berhati nurani. Tugasnya yang sangat mulia seringkali Hakim Agung disebut sebagai Wakil Tuhan di muka bumi, karena di tangan merekalah kehidupan seseorang ditentukan. Oleh sebab itu, proses seleksi Hakim Agung begitu sangat penting. Terlebih munculnya Publict Distrust yang diakibatkan buruknya citra Peradilan yang korup serta proses rekruitmen yang tidak transparan. Dibutuhkan proses mekanisme yang baik agar dapat meminimalisir terjadinya Abuse of Power dalam proses seleksi calon Hakim Agung. Munculnya Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 menimbulkan perubahan seleksi Hakim Agung secara signifikan, yaitu yang sebelumnya DPR dapat memilih calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY, sekarang pasca Putusan tersebut DPR hanya dapat memberikan persetujuan saja terhadap calon Hakim Agung. Adanya putusan MK tersebut juga menimbulkan implikasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hal pemilihan calon Hakim Agung, sehingga menimbulkan rumusan masalah yang kemudian harus dicari seperti implikasi pemilihan calon Hakim Agung oleh DPR dan KY pasca Putusan MK Nomor 27/PUUXI/ 2013 dan pendapat para Ahli Hukum Tata Negara apabila pemilihan Hakim Agung oleh DPR ditolak. Dari penelitian tersebut terjawab beberapa implikasi pemilihan calon Hakim Agung setelah munculnya putusan MK yaitu posisi KY lebih kuat karena sudah tidak lagi terpaku pada pengajuan calon sesuai dengan kuota yang ada di DPR, munculnya yudicial review terhadap Undang-undang lain terkait jabatan publik yang proses seleksinya melalui persetujuan DPR. Sama seperti proses seleksi Hakim Agung di Amerika Serikat, yang mana bentuk pelaksanaan sistem checks and balances dalam pemilihan hakim agung yaitu antara Presiden dan Senat.Jika terjadi penolakan calon Hakim Agung di DPR setelah putusan MK akan mengakibat kekosongan hukum, karena keterdesakan kebutuhan hakim agung di MA, dan sampai pada hari ini belum ada pembatasan perkara yang dapat masuk ke tingkat kasasi. Solusi yang dapat dilakukan yaitu membentuk standar yang jelas atas penolakan ataupun penerimaan calon Hakim Agung di DPR, sehingga secara argumentatif masyarakat dapat menilai. Jika masih saja ada penolakan dapat diusulkan pada rapat paripurna DPR dan mempertegas peraturan yang melimitasi penolakan calon Hakim Agung di DPR.

1.  UEU-Undergraduate-11464-cover.Image.Marked.pdf - 160 KB
2.  UEU-Undergraduate-11464-pengesahan.Image.Marked.pdf - 2279 KB
3.  UEU-Undergraduate-11464-pernyataan.Image.Marked.pdf - 2274 KB
4.  UEU-Undergraduate-11464-persetujuan.Image.Marked.pdf - 1990 KB
5.  UEU-Undergraduate-11464-abstrak.Image.Marked.pdf - 132 KB
6.  UEU-Undergraduate-11464-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 165 KB
7.  UEU-Undergraduate-11464-daftar isi.Image.Marked.pdf - 160 KB
8.  UEU-Undergraduate-11464-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 136 KB
9.  UEU-Undergraduate-11464-putusan.Image.Marked.pdf - 406 KB
10.  UEU-Undergraduate-11464-bab1.Image.Marked.pdf - 213 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• KEBEBASAN DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ