KETERANGAN PALSU DALAM KASUS HAK ASUH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2 K/PID/2014)

Dalam praktik peradilan, kerap terjadi keterangan saksi yang memberikan keterangan palsu di depan persidangan yang tentunya dapat merugikan pihak-pihak tertentu, sedangkan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam peradilan dapat berimplikasi hukum pada putusan pengadilan. Hal ini seperti yang terjadi kesaksian palsu dalam perkara perdata hak asuh anak pada perkara Penetapan No.700/Pdt.P./2012/PN.Jkt.Sel yang berakibat hak asuh anak jatuh ke tangan pihak Denis Anthony Michael Keet. Dalam perkara pidana No. 178/Pid/B/2013/ PN.Jkt.Sel jo. Putusan No. 2 K/Pid/2014, terdakwa Akhmad Nurhikayat mengakui telah memberikan keterangan tidak benar atau bohong, namun pengadilan memutus bebas. Sehingga timbul permasalahan bagaimanakah keterangan palsu diatur dalam KUHP dan KUHAP? dan bagaimanakah kedudukan Putusan No. 700/Pdt.P./2012/PN.Jkt.Sel setelah Putusan Pidana No. 2 K/Pid/2014)? Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa perihal keterangan palsu telah di atur dalam KUHP maupun KUHAP. Mengenai kesaksian, oleh KUHP di atur pada Pasal 242 Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IX tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan apabila merugikan terdakwa diancam dengan pidana penjara 9 tahun. Sedangkan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 174 yang menyatakan bahwa apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Kemudian, apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP menyebutkan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah pernyataannya di sidang pengadilan. Adapun kedudukan Penetapan No. 700/Pdt.P./2012/PN.Jkt.Sel dapat dilakukan upaya gugatan untuk meminta ke pengadilan melakukan pembatalan atas dasar adanya keterangan palsu. Dengan dibatalkannya penetaan tersebut maka kedudukannya batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Disarankan perlu ada perbaikan dalam keterangan palsu karena dalam rumusan Pasal 242 ayat (1) KUHP perlu ditambahkan unsur �baik di depan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan� untuk mempertegas cakupan tempat di mana pelaku melakukan perbuatan. Selain itu di masa mendatang dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP perlu dipertegas dengan mewajibkan Hakim membacakan pasal dalam KUHP yang dapat dijadikan dasar penuntutan (Pasal 242 KUHP) dan ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pasal tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-14199-cover.Image.Marked.pdf - 144 KB
2.  UEU-Undergraduate-14199-pernyataan.Image.Marked.pdf - 369 KB
3.  UEU-Undergraduate-14199-pengesahan.Image.Marked.pdf - 376 KB
4.  UEU-Undergraduate-14199-persetujuan.Image.Marked.pdf - 281 KB
5.  UEU-Undergraduate-14199-publikasi.Image.Marked.pdf - 720 KB
6.  UEU-Undergraduate-14199-abstrak.Image.Marked.pdf - 264 KB
7.  UEU-Undergraduate-14199-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 430 KB
8.  UEU-Undergraduate-14199-daftar isi.Image.Marked.pdf - 222 KB
9.  UEU-Undergraduate-14199-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 288 KB
10.  UEU-Undergraduate-14199-lampiran putusan NO. 2_K_PID_2014.Image.Marked.pdf - 500 KB
11.  UEU-Undergraduate-14199-bab1.Image.Marked.pdf - 234 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)