ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NOMOR: 2509/PDT.G/2017/PA.JB)

Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di masyarakat Indonesia, akan tetapi para korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal yang terjadi terhadap seorang istri yang menjadi korbannya meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa suami pun bisa menjadi korbannya, sangat jarang kasusnya dilaporkan secara pidana, para korban tersebut lebih memilih mengakhiri permasalahannya dengan jalan perceraian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT masih lemah dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Alasan seseorang untuk mengajukan gugatan perceraian harus beralasan hukum, sebagaimana yang diperbolehkan menurut UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

1.  UEU-Article-14629-5_0222.pdf - 578 KB

• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT BETAWI APABILA MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PPAT
• UPAYA HUKUM TERHADAP POLIGAMI YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 251/Pdt.G/2003/PA/SRG)
• PERCERAIAN DAN AKIBATNYA(Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
• LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT : SEORANG ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMI TERKAIT PERMOHONAN PENGESAHAN PERNIKAHAN DI PENGADILAN
• LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT : ALASAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK
• BUDAYA HUKUM PERKAWINAN BAJAPUIK BAGI MASYARAKAT PARIAMAN
• PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
• ACCULTURATION OF LOCAL CULTURE AND ISLAMIC CULTURE: TRADITIONAL MARRIAGE LAW OF NAGARI ULAKAN PADANG PARIAMAN

• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT BETAWI APABILA MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PPAT
• UPAYA HUKUM TERHADAP POLIGAMI YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 251/Pdt.G/2003/PA/SRG)
• PERCERAIAN DAN AKIBATNYA(Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
• LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT : SEORANG ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMI TERKAIT PERMOHONAN PENGESAHAN PERNIKAHAN DI PENGADILAN
• LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT : ALASAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK
• BUDAYA HUKUM PERKAWINAN BAJAPUIK BAGI MASYARAKAT PARIAMAN
• PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
• ACCULTURATION OF LOCAL CULTURE AND ISLAMIC CULTURE: TRADITIONAL MARRIAGE LAW OF NAGARI ULAKAN PADANG PARIAMAN