PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS DALAM PASAL 63 AYAT (2) KUHP TERHADAP PUTUSAN HAKIM (STUDI KASUS : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 948/PID.B/2018/PN.TNG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP terhadap kasus Pemalsuan Ijazah yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara No. 948/Pid.B/2018/PN.TNG dengan mengkaji kedudukan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis dan konsistensi Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis, yang menggunakan metode pendekatan Library Reseacrh (Kepustakaan). Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah Penulis dapatkan, maka kesimpulan yang dapat Penulis tarik adalah tindak pidana Pemalsuan Ijazah dikatagorikan ke dalam Pasal 263 KUHP yaitu tentang pemalsuan surat, dimana pengaturan tentang Pemalsuan Ijazah dalam rumusan pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara tersurat akan tetapi Pemalsuan Ijazah diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakibatkan berlakunya Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis atau peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum, serta Putusan Hakim dalam Perkara No.948/Pid.B/2018/PN.TNG sudah tepat karena sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga memperhatian Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan Undang-Undang Khusus yang mengatur lebih jelas akan suatu tindak pidana Pemalsuan Ijazah dan untuk sanksi hukuman yang terdapat di dalam UndangUndang tersebut juga lebih berat, sehingga dapat memberikan efek jera bagi terdakwa.

1.  UEU-Undergraduate-17403-cover.Image.Marked.pdf - 209 KB
2.  UEU-Undergraduate-17403-pengesahan.Image.Marked.pdf - 526 KB
3.  UEU-Undergraduate-17403-pernyataan.Image.Marked.pdf - 523 KB
4.  UEU-Undergraduate-17403-publikasi.Image.Marked.pdf - 560 KB
5.  UEU-Undergraduate-17403-persetujuan.Image.Marked.pdf - 472 KB
6.  UEU-Undergraduate-17403-abstrak.Image.Marked.pdf - 338 KB
7.  UEU-Undergraduate-17403-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 540 KB
8.  UEU-Undergraduate-17403-daftar isi.Image.Marked.pdf - 345 KB
9.  UEU-Undergraduate-17403-bab1.Image.Marked.pdf - 530 KB
10.  UEU-Undergraduate-17403-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 397 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

• PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 274 K/PID.SUS/2017)
• ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 2531K/PID SUS/2018 (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 2531K/PID SUS/2018 )
• DWANGSOM SEBAGAI UPAYA PAKSA PUTUSAN HAKIM
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 UU NO 35 TAHUN 2009 TERKAIT KETENTUAN REHABILITASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1928/PID.SUS/2020/PN.TNG
• UPAYA MEMINIMALISIR DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
• ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA MONEY LAUNDERING (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 741/PID.B/2014/PN.BKS)