TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 menetapakan penghapusan hak buruh atau pekerja atas upah proses dengan menyatakan �dalam hal terjadinya perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi pemutusan hubungan kerja�. Ada dugaan pembangkangan terhadap undang-undang dan Putusan Mahkamah konstitusi yang sifatnya final dan mengikat sehingga semua pihak wajib mentaati dan melaksanakanny. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini hendak menjawab dugaan bahwa SEMA No 3 Tahun 2018 merupakan bentuk pembangkangan terhadap UndangUndang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 37/PUUIX/2011. Hasil analisa dalam tulisan ini secara faktual menyatakan benar SEMA No 3 Tahun 2018 merupakan wujud pembangkangan dengan 2 bentuk implikasi antara lain : 1. Mengacaukan sistem dan tatanan hukum di Indonesia karena SEMA No 03 Tahun 2018 merupakan aturan kebijakan (bleidsregel) yang telah melampaui kewenangangannya yang diperintahkan undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang diatasanya serta Putusan Mahkamah Konstitusi. 2. Karena secara substansi sudah mencampuri tentang hak dan kewajiban warga negara dengan menghilangkan hak pekerja/buruh atas upah proses. Kemudian akibatnya adalah membuat ketidakpastian hukum suatu perkara dan ketidakadilakan bagi nasib para perkerja/buruh.

1.  UEU-Undergraduate-17407-cover.Image.Marked.pdf - 247 KB
2.  UEU-Undergraduate-17407-pengesahan.Image.Marked.pdf - 322 KB
3.  UEU-Undergraduate-17407-pernyataan.Image.Marked.pdf - 312 KB
4.  UEU-Undergraduate-17407-persetujuan.Image.Marked.pdf - 610 KB
5.  UEU-Undergraduate-17407-publikasi.Image.Marked.pdf - 407 KB
6.  UEU-Undergraduate-17407-abstrak.Image.Marked.pdf - 420 KB
7.  UEU-Undergraduate-17407-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 412 KB
8.  UEU-Undergraduate-17407-daftar isi.Image.Marked.pdf - 361 KB
9.  UEU-Undergraduate-17407-bab1.Image.Marked.pdf - 553 KB
10.  UEU-Undergraduate-17407-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 493 KB

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MENOLAK DIMUTASI OLEH PENGUSAHA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA INDISIPLINER PEKERJA (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN 529 K/PDT.SUS-PHI/2019)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 1087K/PDT.SUS-PHI/2019)
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA UANG PESANGON DENGAN ADANYA PERJANJIAN BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 788 K/PDT.SUS-PHI/2018)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• KEKUATAAN EKSEKUTORIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 773K/PDT.SUS-PHI/2018)
• KEDUDUKAN HUKUM PASAL 3 AYAT (8) KEPMENAKERTRANS NOMOR: KEP.100/MEN/VI/2004 TERHADAP PASAL 59 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.733 K/Pdt.Sus-PHI/2015)
• PERBANDINGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK-HAK PEKERJA
• PROBLEMATIK UPAH PEKERJA PASCA KEPMEN ESDM NO:37.K/HK.02/MEM.M/2022 DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MENOLAK DIMUTASI OLEH PENGUSAHA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA INDISIPLINER PEKERJA (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN 529 K/PDT.SUS-PHI/2019)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 1087K/PDT.SUS-PHI/2019)
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA UANG PESANGON DENGAN ADANYA PERJANJIAN BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 788 K/PDT.SUS-PHI/2018)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• KEKUATAAN EKSEKUTORIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 773K/PDT.SUS-PHI/2018)
• KEDUDUKAN HUKUM PASAL 3 AYAT (8) KEPMENAKERTRANS NOMOR: KEP.100/MEN/VI/2004 TERHADAP PASAL 59 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.733 K/Pdt.Sus-PHI/2015)
• PERBANDINGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK-HAK PEKERJA