KEDUDUKAN HUKUM PASAL 3 AYAT (8) KEPMENAKERTRANS NOMOR: KEP.100/MEN/VI/2004 TERHADAP PASAL 59 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.733 K/PDT.SUS-PHI/2015)

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui Kedudukan Hukum Pasal 3 Ayat (8) Kepmenakertrans Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Terhadap Pasal 59 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pengadilan Hubungan Industrial terkait adanya tuntutan dari pekerja/buruh yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja (�Penggugat�) dari PT. Multi Structure (�Tergugat�), bahwa Penggugat menolak pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat memutus hubungan kerja dikarenakan kontrak kerjanya sudah berakhir, dimana Penggugat yang bekerja Pada Perusahaan Tergugat yang beroperasi di Duri sebagai Kontraktor PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), yang bersifat deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan memaparkan mengenai kedudukan hukum pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 terhadap pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan, data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa 1). Adanya kekeliriuan keputusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr dalam penerapan hukum terhadap pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan di dalam putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali adanya ketentuan pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, meski Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan jawaban gugatan dengan memuat ketentuan pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004. 2).Bahwa dalam Putusan MA Nomor 733 K/PDT.SUS-PHI/2015 Berdasarkan uraian dan analisa pertimbangan hakim mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang mengatur pengabaian waktu jeda a quo telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (8) Kepmenankertrans Nomor 100 Tahun 2004 sehingga ketentuan jeda 30 (tiga puluh) hari atau lebih sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan jo. pasal 3 ayat (6) Kepmenankertrans Nomor 100 Tahun tidak berlaku, maka terbukti tidak ada pelanggaran PKWT sehingga PKWT sah secara hukum

1.  UEU-Undergraduate-17480-cover.Image.Marked.pdf - 152 KB
2.  UEU-Undergraduate-17480-pengesahan.Image.Marked.pdf - 231 KB
3.  UEU-Undergraduate-17480-pernyataan.Image.Marked.pdf - 217 KB
4.  UEU-Undergraduate-17480-persetujuan.Image.Marked.pdf - 206 KB
5.  UEU-Undergraduate-17480-publikasi.Image.Marked.pdf - 278 KB
6.  UEU-Undergraduate-17480-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 365 KB
7.  UEU-Undergraduate-17480-abstrak.Image.Marked.pdf - 362 KB
8.  UEU-Undergraduate-17480-daftar isi.Image.Marked.pdf - 368 KB
9.  UEU-Undergraduate-17480-bab1.Image.Marked.pdf - 408 KB
10.  UEU-Undergraduate-17480-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 306 KB

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MENOLAK DIMUTASI OLEH PENGUSAHA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA INDISIPLINER PEKERJA (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN 529 K/PDT.SUS-PHI/2019)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 1087K/PDT.SUS-PHI/2019)
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA UANG PESANGON DENGAN ADANYA PERJANJIAN BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 788 K/PDT.SUS-PHI/2018)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• KEKUATAAN EKSEKUTORIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 773K/PDT.SUS-PHI/2018)
• PERBANDINGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK-HAK PEKERJA
• PROBLEMATIK UPAH PEKERJA PASCA KEPMEN ESDM NO:37.K/HK.02/MEM.M/2022 DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. CARREFOUR CABANG BLOK M SQUARE STUDI KASUS PERKARA NO : 136/PHI/G/2010/PHI.PN.JKT.PST.
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MENOLAK DIMUTASI OLEH PENGUSAHA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA INDISIPLINER PEKERJA (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN 529 K/PDT.SUS-PHI/2019)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 1087K/PDT.SUS-PHI/2019)
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA UANG PESANGON DENGAN ADANYA PERJANJIAN BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 788 K/PDT.SUS-PHI/2018)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• KEKUATAAN EKSEKUTORIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 773K/PDT.SUS-PHI/2018)
• KEDUDUKAN HUKUM PASAL 3 AYAT (8) KEPMENAKERTRANS NOMOR: KEP.100/MEN/VI/2004 TERHADAP PASAL 59 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.733 K/Pdt.Sus-PHI/2015)