PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA SISWA SEKOLAH DASAR

Pendidikan merupakan awal membentuk sesorang untuk menjadi lebih baik dengan Pendidikan pula seseorang dapat membentuk diri jauh dari hal-hal yang tercela, seperti tindakkan korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang salah menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mengambil keutunganaa.Korupsi sebuah tindakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan ancaman terhadap cita-cita negara menuju masyarakat adil dan makmur di Indonesia. Terdapatnya lembaga penegak hukum yang berwenang menangani kasus korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sangat berwenang menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Peran Guru sangat penting bagi siswa untuk memberikan pemahaman tentang apa itu tindakan Korupsi dan juga berperan menanamkan nilai-nilai kejujuran terhadap siswa, agar siswa dapat melakukan sebuah tindakan yang jujur dan tidak melakukan suatu kebohongan atau tindak korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa sekolah dasar bahwa korupsi itu adalah tindakan yang tidak terpuji dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data melalui studi pustaka (library research).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan korupsi di sekolah dasar sangatlah efektif dan harus diterapkan dengan baik karena penerapan pendidikan anti korupsi haruslah diawali dari Pendidikan sekolah dasar.


Alt. Description

Education is the beginning to shape someone to be better with Education also someone can form themselves away from things that are despicable, such as the act of corruption. Corruption is the act of someone who misuse trust in a problem or organization to take advantage. Corruption is an act of crime that harms the country s finances. Violations of the fulfillment of socio-economic rights in social life which are a threat to the ideals of the country towards a just and prosperous society in Indonesia. The existence of law enforcement agencies that have the authority to handle corruption cases, namely the Police, Attorney General s Office and the Corruption Eradication Commission, has the authority to handle corruption cases. The teacher s role is very important for students to provide an understanding of what corruption is and also play a role in instilling the values of honesty towards students, so students can take an honest action and not commit a lie or act of corruption. This study aims to provide an understanding for elementary school students that corruption is an act that is not commendable and to find out how the application of anti-corruption education in primary schools. The research method used is descriptive method by collecting and processing data through library research. The results of this study indicate that corruption education in primary schools is very effective and must be applied properly because the application of anti-corruption education must begin with primary school education

1.  UEU-Journal-19911-11_1190.pdf - 665 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)