KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KELEMBAGAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017

Pengujian pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), terkait penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan KPK merupakan lembaga eksekutif yang masuk dalam lingkup angket DPR, karena KPK memiliki tugas yang sama dengan Kepolisian, dan Kejaksaan khususnya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait tindak pidana korupsi, sehingga karena putusan tersebut status kelembagaan KPK menjadi lembaga eksekutif. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK telah mendapatkan legitimasi sebagai lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas, dan wewenangnya, serta bebas dari kekuasaan manapun, oleh karena itu KPK tidak masuk dalam ranah eksekutif melainkan lembaga negara independen, maka KPK tidak masuk dalam lingkup angket DPR, karena independensi KPK telah dijamin dalam Undang-Undang pembentukannya. Teori The New Separation of Power (Pemisahan Kekuasaan Baru), dan teori the fourth branch of government (cabang kekuasaan ke empat), memisahkan lembaga negara independen dengan lembaga trias politika yang diembangkan Montesquie (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), karena dalam praktek ketatanegaraan modern suatu lembaga negara yang disematkan status independen berada di luar ketiga cabang kekuasaan trias politika, oleh karena itu tidak tepat apabila Mahkamah Konstitusi memutus KPK sebagai lembaga eksekutif, karena pada faktanya konsep trias poitika telah tergeser oleh teori The New Separation of Power (Pemisahan Kekuasaan Baru), dan teori the fourth branch of government (cabang kekuasaan ke empat) yang memisahkan lembaga negara independen dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

1.  UEU-Journal-21987-11_1874.pdf - 362 KB

1. KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KELEMBAGAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/14

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN