CHALLENGES OF INDONESIA AS A DEVELOPING COUNTRY IN FULFILLING EDUCATIONAL RIGHTS

The Indonesian Constitution explicitly in Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that every citizen has the right to education and is obliged to attend primary education. The government is required to finance by prioritizing the education budget of at least 20% of the State and regional expenditure revenue budget. However, Indonesia, as a developing country with a sizeable demographic bonus, is a challenge that is not easy to fulfill the right to education for every citizen. In this paper, the author will discuss how the challenges of the Government of Indonesia as a developing country to fulfill the right to education for each of its citizens. The research method used is a normative juridical approach to the case testing of laws in the Constitutional Court. The results of the study found that Indonesia as a developing country that has sought various ways to fulfill the right to education by including the figure of 20% of the National Budget in the Constitution explicitly. Nevertheless, the issue of how capable the State is in fulfilling the provision will be carried out in stages according to the ability of the state budget.

1.  UEU-Proceeding-23349-14_0122.pdf - 761 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• Analisis Atas Perbedaan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Tangerang Serta Dasar Penentu Kebutuhan Hidup Layak di Wilayah Tempat Tersebut
• Tinjauan Atas Hak Anak Pekerja Migran dan Perlindungannya oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Suatu Studi Kep
• FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KECEMASAN IBU DALAM MENGHADAPI MASA MENOPAUSE DI RW 013 KEMANGGISAN RAYA KELURAHAN PALMERAH KECAMATAN PALMERAH JAKARTA BARAT
• KEBEBASAN DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
• PENCABUTAN KEKUASAAN ORANGTUA TERHADAP HAK ANAK
• Hak Pekerja Dalam Shift ;Frontline Living
• PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DISEBABKAN UPAYA HUKUM PERLAWANAN (Studi Kasus Penetapan No. 62/PEN.EKS/APHT/2007/PN.TNG., jo. No. 22/PDT.BTH/2008/PN.TNG., jo. No. 74/PDT/2008/PT.BTN)
• TINJAUAN YURIDIS PEMBERANTASAN PELANGGARAN HAK CIPTA (DVD BAJAKAN) DI TINGKAT PENYIDIKAN DI JAKARTA BARAT
• KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA DAN PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN BAKU WARALABA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INDONESIA (STUDI KASUS DRAFT PERJANJIAN WARALABA ALFAMART)