PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PT. POWER STEEL MANDIRI KEC. PANONGAN KAB. TANGGERANG NOMOR : 471 K/PID.SUS/2014/MA)

Pada pencemaran lingkungan hidup yang terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut dengan khususnya pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan PT. Power Steel Mandiri menyebabkan pencemaran lingkungan hidup melalui pencemaran udara. Maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pertanggungjawaban dalam pengelolaan lingkungan hidup ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana PT. Power Steel Mandiri terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup?. Oleh karena itu metode penulisan ini yaitu menggunakan metode pendekatan yurudis normatif dengan cara melakukan pendekatan terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Analisis dalam penelitian ini, mengenai pencemaran lingkungan hidup melalui pencemaran udara dengan Putusan MA. Yang mengabulkan dakwaan subsidair sudah tepat, karena yaitu bahwa benar perusahaan terdakwa Agus Tamun Santoso dengan melakukan peleburan besi dan baja karena kelalaiannya PT. Power Steel Mandiri dalam mengoperasikan ke- 4 mesin/tungku baru yang masih dalam uji coba telah mengeluarkan asap tebal yang diakibatkan dari sistem cerobongnya belum optimal bekerjanya, dengan begitu kurang penduga-duga atau kurang hati-hati yang telah mengakibatkan melampaui baku mutu udara dikenakan Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.Mengenai pertanggungjawaban pidana PT. Power Steel Mandiri terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup bahwa menggunakan teori Strict Liability yaitu prinsip pertanggungjawaban mutlak dengan prinsip tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dan cukup dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Dengan begitu, karena pengurus dalam perbuatannya melakukan itu adalah untuk dan atas nama korporasi. Jadi, pada perkara PT. Power Steel Mandiri seharusnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka menurut Pasal 116 (1) UUPPLH 2009. sedangkan untuk sanksi pidana yang seharusnya bagi PT. Power Steel Mandiri selain denda yaitu dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib disebut dalam Pasal 119 UUPPLH 2009.

1.  UEU-Undergraduate-24636-COVER.Image.Marked.pdf - 169 KB
2.  UEU-Undergraduate-24636-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 240 KB
3.  UEU-Undergraduate-24636-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 171 KB
4.  UEU-Undergraduate-24636-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 251 KB
5.  UEU-Undergraduate-24636-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 154 KB
6.  UEU-Undergraduate-24636-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 278 KB
7.  UEU-Undergraduate-24636-BAB1.Image.Marked.pdf - 219 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM