TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANTARA PT ANGKASA PURA II (PERSERO) DAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELAYAAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPI) SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM UPAYA PERWUJUDAN PRINSIP GOOD

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Angkasa Pura II (persero) dan Perum LPPNPI atau AIRNAV untuk mengetahui pelaksanaan CSR yang berlandaskan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mengatahui faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Angkasa Pura II (persero) dan Perum LPPNPI atau AIRNAV. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada PT. AngkasaPura II (persero) dan Perum LPPNPI atau AIRNAV merupakan suatu bentuk tanggungjawab social korporasi dalam hal Program Kemitraan dan BinaLingkungan (PKBL) dalam kapasitasnya sebagai perseroan jasa di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara. Program ini mengedepankan system pemberian pinjaman lunak secara berkelanjutan kepada para pengusaha kecil dan masayarakat. Tanggung jawab yang dimaksud meliputi pada biaya dan beban yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membalas jasa masyarakat yang secara tidak langsung ikut membangun perusahaan

1.  UEU-Master-25794-cover.Image.Marked.pdf - 140 KB
2.  UEU-Master-25794-pengesahan.Image.Marked.pdf - 3161 KB
3.  UEU-Master-25794-persetujuan.Image.Marked.pdf - 2897 KB
4.  UEU-Master-25794-pernyataan.Image.Marked.pdf - 1494 KB
5.  UEU-Master-25794-abstrak.Image.Marked.pdf - 119 KB
6.  UEU-Master-25794-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 330 KB
7.  UEU-Master-25794-daftar isi.Image.Marked.pdf - 126 KB
8.  UEU-Master-25794-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 379 KB
9.  UEU-Master-25794-bab 1.Image.Marked.pdf - 540 KB

• ANALISA YURIDIS PENGGUNAAN KEKUATAN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANAGAN MKRI YANG BAERSIFAT ULTRA PETITA
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN AKIBAT TRANSAKSI JUAL � BELI BARANG MELALUI SARANA INTERNET
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
• TINJAUAN YURIDIS PP NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PP NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS GOOD GOVERNANCE
• TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS KREDIT USAHA RAKYAT YANG MACET DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA ( ASKRINDO )
• ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DITINJAU DARI KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PERKARA NO. 1190/PID.B/2010/PN.TNG)