PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MEMAKAI SURAT PALSU DITINJAU DARI PASAL 263 AYAT (1) KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 471/PID/2019/PT.DKI)

Maraknya kejahatan pemalsuan surat yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan keuntungan. Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat dimiliki oleh seseorang. Tindak pidana pemalsuan surat palsu adalah tindak pidana yang implikasinya berdampak pada kebenaran dan kepercayaan terhadap orang. Pelaku memakai surat palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu ditinjau dari pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan pada surat sebaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana mengenai Pemalsuan Surat yaitu : Pasal 263 ayat (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun

1.  UEU-Undergraduate-33036-COVER.Image.Marked.pdf - 194 KB
2.  UEU-Undergraduate-33036-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 289 KB
3.  UEU-Undergraduate-33036-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 288 KB
4.  UEU-Undergraduate-33036-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 309 KB
5.  UEU-Undergraduate-33036-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 283 KB
6.  UEU-Undergraduate-33036-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 1925 KB
7.  UEU-Undergraduate-33036-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 315 KB
8.  UEU-Undergraduate-33036-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 319 KB
9.  UEU-Undergraduate-33036-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 1500 KB
10.  UEU-Undergraduate-33036-BAB1.Image.Marked.pdf - 347 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM