ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA MONEY LAUNDERING (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 741/PID.B/2014/PN.BKS)

Money Laundering atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari waktu ke waktu semakin sulit untuk diberantas. Pasalnya teknologi canggih yang menjadi ciri khas era saat ini membuat tindak kejahatan tersebut semakin kompleks dengan alat bukti dan proses pembuktian yang semakin rumit. Biasanya pencucian uang merupakan suatu tindak pidana untuk menutupi suatu tindak pidana lain, sehingga kejahatan ini terbilang cukup berat. Oleh karena itu peraturan perundang- undangan dituntut untuk relevan sesuai perkembangan zaman dengan tetap mengindahkan Teori Kepastian dan Keadilan Hukum. Putusan hakim dalam suatu perkara merupakan suatu hukum yang mencerminkan keadilan dan kepastian di negara ini. Dalam memutus suatu perkara, pastinya peran peraturan perundang-undangan selalu menjadi acuan bagi para hakim. Pada kasus Money Laundering tentunya Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi sorotan terutama Pasal 69. Persoalan diadili secara bersamaan atau tidaknya tindak pidana asal sebelum terjadinya tindak pidana Money Laundering pada peradilan TPPU menjadi polemik yang membuat Undang-undang ini patut dipertanyakan kepastian dan keadilan hukumnya. Mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B//2014/PN.Bks, hakim sangat mengedepankan prinsip efisiensi dalam peradilan dengan tetap dibuktikannya tindak pidana asal dalam proses peradilan TPPU. Bagaimanapun demi efektivitas penegakkan terhadap hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dan demi menghindari terjadinya perbedaan putusan pengadilan, sebaiknya dalam penanganan TPPU digabung dengan tindak pidana asalnya. Selain yang demikian menjamin prinsip speed administration dan efisiensi, juga lebih memberi kepastian dan perlindungan hak asasi terhadap seseorang yang diduga melakukan TPPU maupun pihak yang menjadi korban atas TPPU.

1.  UEU-Master-33809-Cover.Image.Marked.pdf - 264 KB
2.  UEU-Master-33809-Halaman Pengesahan.Image.Marked.pdf - 218 KB
3.  UEU-Master-33809-Halaman Persetujuan.Image.Marked.pdf - 212 KB
4.  UEU-Master-33809-Halaman Pernyataan Keaslian.Image.Marked.pdf - 231 KB
5.  UEU-Master-33809-Abstrak.Image.Marked.pdf - 709 KB
6.  UEU-Master-33809-Kata pengantar.Image.Marked.pdf - 364 KB
7.  UEU-Master-33809-Daftar Isi.Image.Marked.pdf - 1084 KB
8.  UEU-Master-33809-Daftar Pustaka.Image.Marked.pdf - 925 KB
9.  UEU-Master-33809-Bab1.Image.Marked.pdf - 6198 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM