KETENTUAN TEMBAKAN PENGAKHIR PADA EKSEKUSI HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penerapan sanksi dalarn penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subjek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup sesorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (preambule) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hukuman mati merupakan salah satu jenis penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial didunia. Dari jarnan Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan satu tindak kejahatan. Dapat ditegaskan bahrva hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan Negara baik dalam beniuk preventif maupun represif.

1.  UEU-Undergraduate-8063-cover.pdf - 122 KB
2.  UEU-Undergraduate-8063-pengesahan skripsi.pdf - 240 KB
3.  UEU-Undergraduate-8063-pernyataan keaslian skripsi.pdf - 203 KB
4.  UEU-Undergraduate-8063-persetujuan pembimbing skripsi.pdf - 195 KB
5.  UEU-Undergraduate-8063-abstrak.pdf - 577 KB
6.  UEU-Undergraduate-8063-daftar isi.pdf - 399 KB
7.  UEU-Undergraduate-8063-kata pengantar.pdf - 1188 KB
8.  UEU-Undergraduate-8063-daftar pustaka.pdf - 1055 KB
9.  UEU-Undergraduate-8063-bab1.pdf - 871 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DISEBABKAN UPAYA HUKUM PERLAWANAN (Studi Kasus Penetapan No. 62/PEN.EKS/APHT/2007/PN.TNG., jo. No. 22/PDT.BTH/2008/PN.TNG., jo. No. 74/PDT/2008/PT.BTN)
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)