PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-BELI BARANG ELEKTRONIK DAN FURNITURE DI CV. ADIKA MANDIRI

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktik kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Kredit pada umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Peningkatan kebutuhan hidup baik di pedesaan atau di perkotaan membuat inovasi bagi pelaku usaha untuk meminjamkan atau memberikan kredit bukan lagi dalam bentuk uang melainkan terhadap barang-barang elektronik maupun furniture. CV. Adika Mandiri adalah salah pelaku usaha yang menggunakan kesempatan dari keadaan masyarakat yang menginginkan barang-barang elektronik atau furniture namun mereka tidak mampu membelinya secara cash atau tunai melainkan melalui kredit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pelaksanaan perjanjian sewa-beli barang elektronik dan furniture di CV. Adika Mandiri, serta mengetahui dan memahami bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan kreditor ketika debitor wanprestasi. penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran tentang Analis Hukum terhadap pelaksanaan perjanjian sewa-beli barang elektronik dan furniture, bagi kreditor ketika debitor wanprestasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Sewa-beli di CV. Adika Mandiri tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, yang mana dalam perjanjian tersebut telah diatur syarat sahnya perjanjian, hak dan kewajiban dari kreditor dan debitor sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan penyelesaian yang dilakukan oleh kreditor ketika debitor wanprestasi, pada CV. Adika Mandiri dapat diselesaikan dengan klausul yang telah disepakati dalam perjanjian sewa-beli pada pasal 4. Selain penyelesaian yang telah tertulis dalam pasal 4 perjanjian sewa beli CV. Adika Mandiri mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara mencari solusi yang terbaik dari kedua belah pihak baik dari kreditor maupun dari debitor.

1.  UEU-Undergraduate-8104-Cover.pdf - 97 KB
2.  UEU-Undergraduate-8104-Pengesahan.pdf - 1813 KB
3.  UEU-Undergraduate-8104-Pernyataan.pdf - 1771 KB
4.  UEU-Undergraduate-8104-Persetujuan.pdf - 1628 KB
5.  UEU-Undergraduate-8104-Abstrak.pdf - 90 KB
6.  UEU-Undergraduate-8104-Kata Pengantar.PDF - 154 KB
7.  UEU-Undergraduate-8104-Daftar Isi.PDF - 150 KB
8.  UEU-Undergraduate-8104-Daftar Pustaka.pdf - 550 KB
9.  UEU-Undergraduate-8104-Lampiran.pdf - 727 KB
10.  UEU-Undergraduate-8104-bab1.pdf - 549 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN