TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMESANAN SATUAN HUNIAN RUMAH SUSUN

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk padat, Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, namun karena pertimbangan ekonomi sehingga pemasaran properti secara indent diperbolehkan oleh Undang-Undang. Namun hal ini dikhawatirkan banyak kalangan akan berpotensi mengurangi aspek perlindungan konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam tesis ini Penulis akan membahas tentang Tinjauan Hukum Perjanjian Pemesanan Satuan Hunian Rumah Susun dengan Studi Kasus Perkara No. 794/ Pdt. G/ 2014/ PN. Hal- hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pemesanan satuan hunian rumah susun terkait perkara No.794/Pdt.G/ 2014/ PN. TNG? dan bagaimana dasar kekuatan mengikat dari Perajanjian Pemesanan Satuan Hunian Rumah Susun, dikatkan dengan asas perjanjian obligator?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Perjanjian Pemesanan Pembelian Rumah Susun terkait Perkara No. 794/ Pdt. G/ 2014/ PN. TNG, telah diatur dalam Undang-undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan tetap mengacu pada Kemenpera No 11/KPTS/1994, didukung pula oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu Perjanjian Pemesanan Satuan Hunian Rumah Susun ini adalah perjanjian obligator yang melahirkan hak dan kewajiban, dimana belum ada penyerahan (levering). Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka pihak tersebut dikategorikan wanprestasi hal mana berakibat dapat dituntut berupa pembatalan perjanjian dan atau ganti-rugi sesuai yang diatur dalam KUH Perdata.

1.  UEU-Master-8641-ABSTRAK.pdf - 146 KB
2.  UEU-Master-8641-COVER.pdf - 11 KB
3.  UEU-Master-8641-DAFTAR ISI.pdf - 149 KB
4.  UEU-Master-8641-Daftar Pustaka.pdf - 313 KB
5.  UEU-Master-8641-LAMPIRAN.pdf - 3621 KB
6.  UEU-Master-8641-BAB_I.pdf - 681 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN