PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KONTRAK KERJASAMA INDUSTRI RITEL ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN DISTRIBUTOR (STUDI KASUS : PERJANJIAN KONTRAK ANTARA PT. A DAN CV. B)

Kesehatan merupakan salah satu hal penting dan mutlak dibutuhkan setiap manusia, tanpa melihat status maupun derajat seseorang. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Sorotan masyarakat yang cukup tajam atas jasa pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan, khususnya dengan terjadinya berbagai kasus yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat memunculkan isu adanya dugaan malpraktek medis. Dengan rumusan masalah 1. Bagaimana antisipasi risiko terjadinya Malpraktik di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. 2.Bagaimana Risiko Terjadinya Malpraktik di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Metode Penelitian Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada analisis norma hukum dan studi tentang bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dan dipahami oleh lembaga hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat analitis terhadap hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Antisipasi risiko malpraktik di Rumah Sakit Umum dengan adanya Dokter yang terikat dengan kedisplinan Profesi Kedokteran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Disiplin menjaga kewibawaan dan kehormatan profesi sehingga dalam hal ini dokter tidak bisa menjanjikan kesembuhan pasien tetapi hanya menjanjikan untuk memberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kesimpulan, Risiko Antisipasi terjadinya Malpraktik di Rumah Sakit Umum Persahabatan, Dokter yang terikat dengan kedisplinan Profesi Kedokteran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya malpraktik di rumah sakit, Saran Seharusnya Pengawasan dan evaluasi kinerja tenaga medis: Rumah sakit harus memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja tenaga medis secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan praktik medis yang tepat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan Penerapan kebijakan dan prosedur yang jelas: Rumah sakit harus memiliki kebijakan

1.  UEU-Master-36683-COVER.Image.Marked.pdf - 214 KB
2.  UEU-Master-36683-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 510 KB
3.  UEU-Master-36683-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 471 KB
4.  UEU-Master-36683-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 339 KB
5.  UEU-Master-36683-HALAMAN PERNYATAA KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 191 KB
6.  UEU-Master-36683-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 203 KB
7.  UEU-Master-36683-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 196 KB
8.  UEU-Master-36683-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 199 KB
9.  UEU-Master-36683-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 308 KB
10.  UEU-Master-36683-BAB1.Image.Marked.pdf - 459 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN