PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KECELAKAAN RINGAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI NEGOSIASI SESUAI DENGAN PASAL 236 AYAT (2) JO PASAL 229 AYAT (2) UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KAB

Kejadian kecelakaan lalu lintas di Polres Kota Tangerang tergolong sangat padat di bandingkan dengan Polres � Polres lain di wilayah hukum Polda Metro Jakarta, wilayah hukum Polres Kota Tangerang sangat luas sehingga perlu di tambahnya anggota Unit kecelakaan lalu lintas terutama penyidik / penyidik pembantunya mengingat terbatasnya personil dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, tempat kejadian kecelakaan lalu lintas merupakan bagian pokok dari pangkal pengungkapan perkara pidana karena di tempat kejadian laka lantas dapatdi temukan interaksi antara pelaku ( tersangka ), alat bukti yang di gunakan dan saksi korban pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana, untuk memperdayakan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas maka di perlukan penanganan secara sistematik baik tekhnis maupun taktis dalam bentuk tindakan pertama di tempat kejadian, maka dari itu anggota polisi lali lintas (POLANTAS) dalam penanganannya harus mempunyai kemampuan keterampilan yang memadai. Penyebeb terjadinya kecelakaan lalu lintas kebanyakan di awali karena pelanggaran oleh pengguna jalan baik pengendara maupun pengemudi kendaraan, pejalan kaki maupun penyeberang jalan yang kurang mematuhi rambu�rambu lalu lintas sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka Undang � undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan beserta peraturan pelaksanaannya perlu di sosialisasikan kepada masyarakat, dengan adanya pemahaman tentang undang�undang tersebut dimungkinkan bisa meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres tangerang. Bagi pengguna jalan yang tidak mematuhi vi vii rambu � rambu lalu lintas perlu di tindak secara tegas terutama pengendara maupun pengendara kendaraan yang ugal�ugalan, track�trackan liar, kebut kebutan di jalan raya / umum karena biasanya pengguna jalan yang demikian tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain (pengguna jalan lain). Proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sesuai dengan keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / 1205 / IX / 2000 tanggal 11 September 2000 tentang himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana perlu di tingkatkan oleh anggota dalam tugasnya di lapangan. Bahwa kasus tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas merupakan unsur kelalaian pengemudi maupun pengendara kendaraan dijalan Raya, namun karena menyangkut tindak pidanan dan karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian materil bagi orang lain, maka proses penyidikan oleh pihak Kepolisian dikenakan pasal 310 UULAJ, memang sangat dilema sekali mengingat kasus tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas merupakan unsur yang tidak disengaja.

1.  UEU-Undergraduate-4306-1.COVER.pdf - 30 KB
2.  UEU-Undergraduate-4306-2.Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi.pdf - 57 KB
3.  UEU-Undergraduate-4306-3.Lembar Pengesahan.pdf - 64 KB
4.  UEU-Undergraduate-4306-4.Lembar Persetujuan.pdf - 60 KB
5.  UEU-Undergraduate-4306-6.ABSTRAK.pdf - 17 KB
6.  UEU-Undergraduate-4306-5.Kata Pengantar.pdf - 21 KB
7.  UEU-Undergraduate-4306-7.DAFTAR ISI.pdf - 19 KB
8.  UEU-Undergraduate-4306-7.DAFTAR ISI.pdf - 19 KB
9.  UEU-Undergraduate-4306-9.Daftar Pustaka.pdf - 49 KB
10.  UEU-Undergraduate-4306-bab1.pdf - 83 KB

• PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KECELAKAAN RINGAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI NEGOSIASI SESUAI DENGAN PASAL 236 AYAT (2) JO PASAL 229 AYAT (2) UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KAB