TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/PID/2002)

ABSTRAK Praperadilan sebagai suatu pranata hukum, menawarkan kepada masyarakat luas untuk dilindungi hak-haknya khususnya menyangkut upaya paksa (dwang middlen) yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang tidak bedasarkan hukum. Persoalannya mulai timbul, manakala putusan permintaan praperadilan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya diterima atau ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri. KUHAP khususnya, tidak secara tegas melarang atau membolehkan upaya hukum kasasi terhadap putusan perkara praperadilan. Untuk itu penulis mengangkat permasalahan: Apakah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membenarkan atau memberi peluang adanya upaya hukum kasasi dalam perkara praperadilan, khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 apakah sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat? Serta Bagaimanakah upaya hukum kasasi dalam perkara praperadilan di Indonesia (Studi Kasus Perkara No. 35 K/Pid/2002)?. Adapun tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, selanjutnya dianalisa dengan metode analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut; (1) Ketentuan Upaya Hukum Kasasi Atas Perkara Praperadilan Menurut Perundang-undangan di Indonesia; bahwa UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana secara yuridis formil tidak memberikan peluang atau tidak membenarkan upaya hukum kasasi dalam perkara praperadilan di Indonesia, dan bahwa UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana khususnya yang mengatur masalah praperadilan pasal 1 angka 10, pasal 77 s/d pasal 83 dirasakan tidak cukup memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, hal mana praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut dilakukan hanya sebatas pemeriksaan administrasi saja yakni apakah prosedur atau tata cara pelaksanaan dwang middelen sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, KUHAP sedemikian besar memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa, yang dalam pelaksanaannya itu tidak diperlukan campur tangan institusi lain. (2) Permintaan Kasasi Kepada Mahkamah Agung Atas Keabsahan Penahanan; Perkara Pemohon Praperadilan/Termohon kasasi Marsekal Madya (Purn.) Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita atas diri Pemohon terhadap Keabsahan penahanan adalah tidak sah, apabila undang-undang secara tegas telah mengatur bahwa kewenangan menahan seorang Prajurit TNI ada pada Atasan Yang Berhak Menghukum yaitu dalam Pasal 78 UU No. 31 Tahun 1997.

1.  UEU-Undergraduate-162-COVER.pdf - 20 KB
2.  UEU-Undergraduate-162-LEMBARPENGESAHAN.pdf - 28 KB
3.  UEU-Undergraduate-162-LEMBARPERSETUJUAN.pdf - 29 KB
4.  UEU-Undergraduate-162-PERNYATAANKEASLIAN.pdf - 28 KB
5.  UEU-Undergraduate-162-KATAPENGANTAR.pdf - 25 KB
6.  UEU-Undergraduate-162-DAFTARISI.pdf - 21 KB
7.  UEU-Undergraduate-162-ABSTRAK.pdf - 18 KB
8.  UEU-Undergraduate-162-DAFTARPUSTAKA.pdf - 30 KB
9.  UEU-Undergraduate-162-PUTUSAN.pdf - 382 KB
10.  UEU-Undergraduate-162-BABI.pdf - 56 KB

• ANALISA YURIDIS PENGGUNAAN KEKUATAN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANAGAN MKRI YANG BAERSIFAT ULTRA PETITA
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN AKIBAT TRANSAKSI JUAL � BELI BARANG MELALUI SARANA INTERNET
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
• TINJAUAN YURIDIS PP NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PP NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS GOOD GOVERNANCE
• TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS KREDIT USAHA RAKYAT YANG MACET DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA ( ASKRINDO )
• ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DITINJAU DARI KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PERKARA NO. 1190/PID.B/2010/PN.TNG)