PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEMASAN PRODUK EMAS BATANGAN LOGAM MULIA BERUKURAN 50 GRAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 20/PDT.SUS-DESAIN INDUSTRI /2017/PN.NIAGA.JKT.PUSAT).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya tersebut akan mendapatkan keuntungan. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dibidang hukum desain industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata akan tetapi dimaksudkan juga untuk meningkatkan kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bambang Kesowo Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai Hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Karya- karya tersebut merupakan kebendaan yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomi. �Desain Industri sebagai suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek. Dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen. Penggugat mengajukan permohonan desain industri atas Kemasan Produk Emas Batangan Logam Mulia berukuran 50 gram untuk mendapatkan hak desain industri dengan Nomor Aplikasi A0020141748 dan tanggal penerimaan 26 Juni 2014. Dirjen HKI telah menerbitkan keputusan penolakan dengan alasan tidak sama dengan konten dalam dokumen pembanding. Penentuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam penilaian terhadap desain industri terkait tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, idealnya proses pengajuan hak desain industri terkait perbedaan pendapat antara PT. Antam dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap kemasan produk emas batangan logam mulia berukuran 50 gram.

1.  UEU-Undergraduate-17434-cover.Image.Marked.pdf - 147 KB
2.  UEU-Undergraduate-17434-pengesahan.Image.Marked.pdf - 217 KB
3.  UEU-Undergraduate-17434-pernyataan.Image.Marked.pdf - 198 KB
4.  UEU-Undergraduate-17434-persetujuan.Image.Marked.pdf - 206 KB
5.  UEU-Undergraduate-17434-publikasi.Image.Marked.pdf - 257 KB
6.  UEU-Undergraduate-17434-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 254 KB
7.  UEU-Undergraduate-17434-abstrak.Image.Marked.pdf - 327 KB
8.  UEU-Undergraduate-17434-daftar isi.Image.Marked.pdf - 331 KB
9.  UEU-Undergraduate-17434-bab1.Image.Marked.pdf - 590 KB
10.  UEU-Undergraduate-17434-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 487 KB

• KAJIAN PENARIKAN KEMBALI SERTIFIKAT MEREK BUDDHA BAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO.213 K/TUN/2010)
• PENERAPAN PRAKTEK MONOPOLI DALAM PERSAINGAN USAHA DAGANG TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
• PEMBERIAN HAK PATEN VAKSIN COVID-19 MENURUT AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)
• HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
• STRATEGI PERLINDUNGAN HUKUM MEREK UMKM DI YOGYAKARTA MELALUI PERATURAN GUBERNUR DIY NO 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN MEREK JOGJAMARK, 100%JOGJA DAN JOGJATRADITION SEBAGAI CO BRANDING PRODUK DAERAH
• ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN MEREK ZHE NUNG ZHU

• KEBEBASAN DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PASAL 130 HIR, PASAL 158 RBG
• PENTINGNYA KEBERADAAN HAKIM KOMISARIS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA (Studi Kasus Imam Chambali di Pengadilan Negeri Jombang )
• EFEKTIFITAS PEREKRUTAN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
• Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Agung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Studi Kasus : Hakim Agung Achmad Yamani)
• STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR O6 PK/N/HaKI/2006 TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK ENERJOS
• STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR O6 PK/N/HaKI/2006 TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK ENERJOS
• ANALISIS KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR 1945
• DAYA TARIK RAMZI, IRFAN HAKIM, RINA SEBAGAI HOST TERHADAP MINAT MENONTON PROGRAM ACARA D�ACADEMY INDONESIA DI INDOSIAR PADA IBU-IBU ARISAN DI RT 02 RW 05 KAMPUNG BOJONG LARANG, KELURAHAN BOJONG JAYA, KECAMATAN KARAWACI-KOTA TANGERANG