ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA UANG PESANGON DENGAN ADANYA PERJANJIAN BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 788 K/PDT.SUS-PHI/2018)

Hukum Ketenagakerjaan adalah Hukum yang mengatur tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian bersama dalam Hukum Ketenagakerjaan adalah hasil kesepakatan tertulis antara pengusaha dan pekerja atas suatu perselisihan. Pada Putusan Nomor 788 K/PDT.SUS-PHI/2018, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang pada Putusannya, �menghukum perusahaan jasa pemasangan iklan tersebut untuk membayar kekurangan uang pesangon�. Pihak-pihaknya antara PT. Sentra Info Bisnis Konsultama dan PT. Media Komunitas Serpong sebagai pemohon kasasi melawan Ramzanullah termohon kasasi. Pada Putusan Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST dalam amar putusannya menghukum Tergugat I untuk membayar sisa kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp.31.169.500,00 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Para Tergugat mengajukan keberatan pada memori kasasi untuk memohonkan pembatalan Putusan Nomor 65/Pdt.SUS-PHI/2017/PN.JKT.PST. Dengan adanya Putusan Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2018 membatalkan Putusan Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST dengan alasan bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti Tergugat II yang menyepakati perjanjian sebelumnya antara Pengguggat dan Tergugat II antara Penggugat dengan Tergugat I membayar kompensasi Rp.9.000.000.

1.  UEU-Undergraduate-17461-cover.Image.Marked.pdf - 210 KB
2.  UEU-Undergraduate-17461-pengesahan.Image.Marked.pdf - 257 KB
3.  UEU-Undergraduate-17461-pernyataan.Image.Marked.pdf - 305 KB
4.  UEU-Undergraduate-17461-persetujuan.Image.Marked.pdf - 246 KB
5.  UEU-Undergraduate-17461-publikasi.Image.Marked.pdf - 265 KB
6.  UEU-Undergraduate-17461-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 401 KB
7.  UEU-Undergraduate-17461-abstrak.Image.Marked.pdf - 294 KB
8.  UEU-Undergraduate-17461-daftar isi.Image.Marked.pdf - 395 KB
9.  UEU-Undergraduate-17461-bab 1.Image.Marked.pdf - 438 KB
10.  UEU-Undergraduate-17461-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 392 KB

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MENOLAK DIMUTASI OLEH PENGUSAHA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA INDISIPLINER PEKERJA (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN 529 K/PDT.SUS-PHI/2019)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 1087K/PDT.SUS-PHI/2019)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• KEKUATAAN EKSEKUTORIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 773K/PDT.SUS-PHI/2018)
• KEDUDUKAN HUKUM PASAL 3 AYAT (8) KEPMENAKERTRANS NOMOR: KEP.100/MEN/VI/2004 TERHADAP PASAL 59 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.733 K/Pdt.Sus-PHI/2015)
• PERBANDINGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK-HAK PEKERJA
• PROBLEMATIK UPAH PEKERJA PASCA KEPMEN ESDM NO:37.K/HK.02/MEM.M/2022 DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• Tinjauan Hukum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Perusahaan Melakukan Efisiensi, Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 20/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
• ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG MELAHIRKAN
• KAJIAN HUKUM TENTANG ATURAN DALUARSA WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (Studi Kasus Putusan MA No. 533 K/Pdt. Sus-PHI/2014)
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MENOLAK DIMUTASI OLEH PENGUSAHA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019)