TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENEMPATAN CALON TKI / TKI DI LUAR NEGERI TANPA MEMILIKI DOKUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU, NOMOR 32/PID.SUS/2016/PN KFM, TANG

Dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan menjadi empat bagian yaitu mereka yang melakukan tindak pidana (Pleger), mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger), mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (mede pleger), mereka yang menyarankan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit loker).Suatu pernyataan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat dari satu orang.keterlibatan seseotang dalam peristiwa pidana dapat dilakukan secara psikis maupun pisik.sehingga harus dicari sejauhmana peranan masing-masing sehinga dapat diketahui sejauhmana pertanggungjawabannya.Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilalukan secara turut serta melakukan menurut pasal 55 KUHP.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative bersifat preskriprif,menemukan hukum in concretopertimbangan hakim dalam menagani kasus terdakwa yang didakwakan turut serta menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tanpa memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan,kesatu,Penerapan hukum terhadap Tindak pidana turut serta menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tanpa memenuhi syaratyang menunjukan bahwa terdakwa tidak memenuhi syarat dalam dakwaan tersebut.yang kedua Petimbangan Hakim dalam Putusan ini Terdakwa tetap di jatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

1.  UEU-Undergraduate-15479-cover.Image.Marked.pdf - 551 KB
2.  UEU-Undergraduate-15479-persetujuan.Image.Marked.pdf - 531 KB
3.  UEU-Undergraduate-15479-pernyataan.Image.Marked.pdf - 539 KB
4.  UEU-Undergraduate-15479-pengesahan.Image.Marked.pdf - 554 KB
5.  UEU-Undergraduate-15479-publikasi.Image.Marked.pdf - 591 KB
6.  UEU-Undergraduate-15479-abstrak.Image.Marked.pdf - 428 KB
7.  UEU-Undergraduate-15479-daftar isi.Image.Marked.pdf - 459 KB
8.  UEU-Undergraduate-15479-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 505 KB
9.  UEU-Undergraduate-15479-bab1.Image.Marked.pdf - 843 KB
10.  UEU-Undergraduate-15479-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 427 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MENOLAK DIMUTASI OLEH PENGUSAHA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA INDISIPLINER PEKERJA (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN 529 K/PDT.SUS-PHI/2019)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 1087K/PDT.SUS-PHI/2019)
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA UANG PESANGON DENGAN ADANYA PERJANJIAN BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 788 K/PDT.SUS-PHI/2018)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• KEKUATAAN EKSEKUTORIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 773K/PDT.SUS-PHI/2018)
• KEDUDUKAN HUKUM PASAL 3 AYAT (8) KEPMENAKERTRANS NOMOR: KEP.100/MEN/VI/2004 TERHADAP PASAL 59 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.733 K/Pdt.Sus-PHI/2015)
• PERBANDINGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK-HAK PEKERJA