DAMPAK HUKUM ATAS KEBIJAKAN PERCEPATAN LARANGAN EKSPOR NIKEL BAGI PELAKU USAHA TAMBANG DI INDONESIA

Kebijakan hilirisasi mineral dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan nilai tambah dan mewujudkan kesejahteraan umum. Upaya pemerintah tidak diimbangi dengan pembentukan peraturan yang menjamin perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara legitimasi kebijakan larangan ekspor nikel berdasarkan hukum nasional dan internasional juga dampak hukum bagi pelaku usaha tambang dengan dikeluarkannya kebijakan percepatan larangan ekspor nikel di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Berdasarkan teori kedaulatan, kebijakan larangan ekspor nikel mempunyai legitimasi baik secara instrumen hukum nasional maupun internasional. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 mempunyai dampak positif maupun negatif bagi pelaku usaha tambang nikel di Indonesia: (1) Dampak positif berupa peningkatan nilai tambah bruto dan potensi keuntungan jangka panjang. (2) Dampak negatif berupa ketidakpastian hukum, ketidaklengkapan peraturan, praktik monopoli oleh industri smelter, tambang ilegal dan ekspor ilegal, gugurnya kontrak dan tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi. Dampak hukum yang terjadi diakibatkan ketidaksesuaian penerapan prinsip kepastian hukum, berujung pada pertanggungjawaban negara terhadap kerugian materiil yang diderita pelaku usaha tambang nikel.

1.  UEU-Undergraduate-24684-COVER.Image.Marked.pdf - 141 KB
2.  UEU-Undergraduate-24684-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 351 KB
3.  UEU-Undergraduate-24684-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 349 KB
4.  UEU-Undergraduate-24684-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 214 KB
5.  UEU-Undergraduate-24684-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 298 KB
6.  UEU-Undergraduate-24684-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 125 KB
7.  UEU-Undergraduate-24684-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 235 KB
8.  UEU-Undergraduate-24684-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 221 KB
9.  UEU-Undergraduate-24684-BAB1.Image.Marked.pdf - 149 KB

• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG MEREK TERKENAL YANG DIPALSUKAN
• FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN MINYAK BERULANG PADA PELAKU USAHA MAKANAN DI DKI JAKARTA
• PERLINDUNGAN KEPADA PENGGUNA JASA BANDAR UDARA TERHADAP PELAYANAN RUANG TUNGGU YANG DIBERIKAN PENGELOLA BANDAR UDARA (STUDI PADA PT ANGKASA PURA II (PERSERO) CABANG BANDAR UDARA HALIM PERDANAKUSUMA)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TIDAK DIPENUHINYA BARANG YANG TELAH DIJANJIKAN OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN 257K/Pdt.Sus-BPSK/2019)
• FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN MINYAK BERULANG PADA PELAKU USAHA MAKANAN
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TIDAK DIPENUHINYA BARANG YANG TELAH DIJANJIKAN OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN 257 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN KARTU GARANSI BERBAHASA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 2 PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
• PENYULUHAN ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN TERHADAP UMKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM BINAAN DI KECAMATAN CIATER SUBANG DI ERA INDUSTRI 4.0
• PERLINDUNGAN ATAS HAK KONSUMEN TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS SATUAN RUMAH SUSUN CINERE TERRACE SUITES � PT. MEGA PASANG
• ANALISA HUKUM PENETAPAN HARGA DALAM MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT