PERLINDUNGAN MEREK NAMA ORANG TERKENAL YANG TELAH DIDAFTARKAN (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1299K/PDT.SUS HKI/2017)

Merek memiliki fungsi yang sangat penting, terutama dalam dunia perdagangan, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi merek, terutama merek � merek terkenal. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Namun dalam prakteknya, masih terdapat pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia. Adapun dalam skripsi mengenai pengaturan merek terkenal di Indonesia dengan pelanggaran merek terkenal pada itikad tidak baik dengan judul �Perlindungan Merek Nama Orang Terkenal Yang Telah Didaftarkan Di Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1299 K/.Pdt.Sus- Hki/2017)� Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif pada Putusan Nomor 1299 K/Pdt.Sus- HKI/2017 dengan bahan hukum primer yang digunakan meliputi Putusan Mahkamah Agung serta Undang � Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. tentang Merek. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Kasus. Adapun sumber data dan sumber data atau bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016, Paris Convention, dan Trips Agreement. Sumber data sekunder berupa buku teks yang merupakan hasil karya atau doktrin-doktrin dari para ahli sarjana terkemuka. Dan sumber data tersier berupa kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mengenai kasus PT PUSAKA IWAN TIRTA, maka dapat disimpulkan bahwa memiliki itikad itidak baik karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang BATIK IWAN TIRTA, selain itu juga tidak memiliki izin atau lisensi penggunaan unsur merek nama orang terkenal �IWAN TIRTA� dari pemilik hak eksklusif merek terdaftar BATIK IWAN TIRTA. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan unsur keterkenalan serta unsur itikad tidak baik dapat dibuktikan sesuai dengan peraturan perundang � undangan. Hanya saja dalam putusan pemohanan kasasi perlu menambahkan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menimbang dan memberikan putusan tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-15505-cover.Image.Marked.pdf - 425 KB
2.  UEU-Undergraduate-15505-pernyataan.Image.Marked.pdf - 241 KB
3.  UEU-Undergraduate-15505-publikasi.Image.Marked.pdf - 259 KB
4.  UEU-Undergraduate-15505-persetujuan.Image.Marked.pdf - 236 KB
5.  UEU-Undergraduate-15505-pengesahan.Image.Marked.pdf - 244 KB
6.  UEU-Undergraduate-15505-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 487 KB
7.  UEU-Undergraduate-15505-abstrak.Image.Marked.pdf - 483 KB
8.  UEU-Undergraduate-15505-daftar isi.Image.Marked.pdf - 428 KB
9.  UEU-Undergraduate-15505-bab1.Image.Marked.pdf - 745 KB
10.  UEU-Undergraduate-15505-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 486 KB

• TINJAUAN YURIDIS PEMBERANTASAN PELANGGARAN HAK CIPTA (DVD BAJAKAN) DI TINGKAT PENYIDIKAN DI JAKARTA BARAT
• TINJAUAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NO. 1694/ PID.B/ 2007/ PN. JKT.PST)
• PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA
• EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS MUSIK DAN LAGU DALAM BENTUK CD,VCD DAN DVD DI WILAYAH JABOTABEK
• PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU DAN MUSIK DI MEDIA INTERNET
• PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP MODUL KURIKULUM KREATIF UNTUK PENDIDIKAN TINGKAT PAUD
• PERJANJIAN PENGGUNAAN FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERANGKAT LUNAK KOMPUTER MENURUT UNDANG � UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
• FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF SEBAGAI LEMBAGA YANG MENGHIMPUN DAN MENDISTRIBUSIKAN ROYALTI DALAM SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
• SURAT PENCATATAN CIPTAAN : KARTU AUGMENTED REALITY HIDRASI KEHAMILAN KIE (KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI

• KEBEBASAN DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
• TINJAUAN YURIDIS PEMBERANTASAN PELANGGARAN HAK CIPTA (DVD BAJAKAN) DI TINGKAT PENYIDIKAN DI JAKARTA BARAT
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PASAL 130 HIR, PASAL 158 RBG
• PENTINGNYA KEBERADAAN HAKIM KOMISARIS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA (Studi Kasus Imam Chambali di Pengadilan Negeri Jombang )
• EFEKTIFITAS PEREKRUTAN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
• Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Agung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Studi Kasus : Hakim Agung Achmad Yamani)
• TINJAUAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NO. 1694/ PID.B/ 2007/ PN. JKT.PST)
• STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR O6 PK/N/HaKI/2006 TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK ENERJOS
• STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR O6 PK/N/HaKI/2006 TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK ENERJOS